Indeks Anggaran Responsif Gender Tanah Laut Baru 17,87 Persen, Butuh Peningkatan!
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, baru mencapai indeks anggaran responsif gender sebesar 17,87 persen, jauh dari target nasional 40 persen, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender.
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, saat ini baru mencapai indeks anggaran responsif gender sebesar 17,87 persen. Angka ini masih jauh dari target nasional yang telah ditetapkan sebesar 40 persen. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanah Laut, Maria Ulfah, pada Selasa, 6 Mei 2024.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diselenggarakan di Pelaihari untuk mengatasi rendahnya indeks tersebut. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
"Indeks anggaran responsif gender di Tanah Laut jauh dari target nasional sebesar 40 persen," ujar Maria Ulfah. Ia menekankan pentingnya memahami dan menerapkan perspektif gender dalam pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kelima.
Meningkatkan Kapasitas SDM untuk Anggaran Responsif Gender
Bimtek yang digelar bertujuan untuk membekali para peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam indeks anggaran responsif gender di Tanah Laut.
Para peserta akan mempelajari berbagai alat analisis gender, seperti Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). Mereka juga akan mendapatkan pemahaman mendalam melalui studi kasus dari daerah lain yang telah sukses mengimplementasikan PUG.
Dengan demikian, diharapkan para perencana dan pelaksana pembangunan di Tanah Laut dapat lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
Partisipasi Aktif dalam Bimtek
Bimtek ini diikuti oleh 49 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tim PUG, dan organisasi perempuan di Tanah Laut. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk mencapai kesetaraan gender di daerah tersebut.
Para narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai instansi terkait, termasuk Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan, serta akademisi dari perguruan tinggi. Kehadiran narasumber yang beragam ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif dan praktis bagi para peserta.
P3AP2KB Tanah Laut mendorong agar setiap perencanaan pembangunan daerah memperhatikan kebutuhan semua kelompok, termasuk perempuan dan kelompok rentan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan dapat terwujud di Tanah Laut.
"PUG adalah strategi utama dalam mencapai tujuan SDGs kelima, yaitu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan," ucap Maria Ulfah.
Harapan Ke Depan
Dengan adanya bimtek ini, diharapkan indeks anggaran responsif gender di Kabupaten Tanah Laut dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan kapasitas SDM dan pemahaman yang lebih baik tentang PUG dan PPRG akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target nasional.
Komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, OPD, dan organisasi perempuan, sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Tanah Laut. Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Tanah Laut secara keseluruhan.
