Indeks Ketimpangan Gender NTB Membaik, Namun Masih di Atas Rata-rata Nasional

Meskipun masih di atas rata-rata nasional, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perbaikan signifikan selama tujuh tahun terakhir, terutama pada tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) melaporkan kabar baik mengenai perbaikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di provinsi tersebut. Selama tujuh tahun terakhir, IKG NTB terus menunjukkan tren perbaikan, meskipun masih berada di atas angka nasional. Perbaikan ini terlihat signifikan pada tahun 2024, menandakan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di NTB. Kepala BPS NTB, Wahyudin, memaparkan data ini dalam konferensi pers di Mataram pada Senin lalu.

Meskipun terdapat ketimpangan dalam beberapa dimensi, seperti kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja, angka IKG NTB menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, IKG NTB mencapai 0,577 poin. Angka ini kemudian mengalami fluktuasi hingga mencapai 0,650 poin pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 0,530 poin. Meskipun mengalami perbaikan, angka ini masih lebih tinggi dari angka nasional yang berada di angka 0,421 poin.

Wahyudin menjelaskan bahwa semakin kecil nilai IKG, maka semakin rendah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perbaikan IKG di NTB menunjukkan adanya upaya nyata dalam mengurangi kesenjangan gender. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam mengatasi ketimpangan di beberapa sektor spesifik yang akan dibahas lebih lanjut.

Perbaikan IKG NTB di Berbagai Dimensi

Perbaikan IKG di NTB terlihat di berbagai dimensi. Dalam dimensi kesehatan reproduksi, meskipun masih terdapat proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan (0,209 poin) dan proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama di usia kurang dari 20 tahun (0,319 poin), angka-angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.

Pada dimensi pemberdayaan, terlihat adanya peningkatan persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA, meskipun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki (29,45 persen vs 39,22 persen). Keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif juga masih rendah, hanya mencapai 10,77 persen. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Dimensi pasar tenaga kerja juga menunjukkan ketimpangan. Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 86,47 persen, jauh lebih tinggi daripada perempuan yang hanya 68,04 persen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kesempatan kerja bagi perempuan.

Upaya Peningkatan Kesetaraan Gender di NTB

Meskipun IKG NTB masih di atas rata-rata nasional, BPS mencatat adanya perbaikan dalam sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 8,40 tahun, sementara perempuan mencapai 7,28 tahun. Harapan lama sekolah juga menunjukkan kesetaraan yang semakin baik, dengan laki-laki mencapai 14,11 tahun dan perempuan 13,97 tahun. Wahyudin menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan semakin berkurang.

NTB termasuk dalam 22 daerah dengan ketimpangan gender di atas angka nasional. Namun, tren perbaikan IKG menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan kesetaraan gender di NTB. Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya untuk mengatasi ketimpangan yang masih ada, terutama di sektor kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan pasar tenaga kerja. Peningkatan akses pendidikan, kesempatan kerja yang setara, dan partisipasi politik yang lebih inklusif menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik.

Ke depan, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi ketimpangan gender di NTB. Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam upaya ini. Dengan kolaborasi yang kuat, NTB dapat terus memperbaiki IKG dan mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial.