Indonesia-Denmark Perkuat Kerja Sama Kekayaan Intelektual
Indonesia dan Denmark telah mengevaluasi kerja sama bidang kekayaan intelektual mereka dan merencanakan program pengembangan SDM, transfer pengetahuan strategi nasional KI, serta pelatihan anti pembajakan digital untuk tahun 2025.

Indonesia dan Denmark baru saja menyelesaikan evaluasi kerja sama mereka di bidang kekayaan intelektual. Pertemuan di Jakarta pada 22 Januari 2025 menghasilkan rencana kegiatan untuk tahun depan. Kerja sama ini menjadi sorotan karena pentingnya perlindungan kekayaan intelektual bagi Indonesia.
Sejak September 2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Paten dan Merek Dagang Denmark (DKPTO) telah berkolaborasi dalam berbagai program. Pelatihan penegakan hukum, peningkatan kapasitas pemeriksa KI (daring dan luring), serta pelatihan komersialisasi KI termasuk di dalamnya. Kerja sama ini dinilai sangat krusial untuk pengembangan sektor KI di Indonesia.
"Kerja sama ini tidak hanya penting bagi DJKI, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan kekayaan intelektual di Indonesia," ujar Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI Kemenkumham RI, Yasmon. Pernyataan ini menekankan luasnya dampak kerja sama tersebut.
Untuk tahun 2025, DJKI mengusulkan tiga program utama. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi para pemeriksa kekayaan intelektual (paten, merek, desain industri). Kedua, diskusi dan transfer pengetahuan terkait Strategi Nasional Kekayaan Intelektual atau National Intellectual Property Strategy. Ketiga, pelatihan khusus anti pembajakan digital untuk Satgas Operasi Kekayaan Intelektual Indonesia.
Usulan program kedua, yaitu diskusi tentang Strategi Nasional Kekayaan Intelektual, sangat penting karena DJKI bertanggung jawab dalam penyusunan strategi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pengembangan kebijakan KI yang komprehensif.
Selain itu, Sekretaris DJKI Kemenkumham RI, Andrieansyah, menambahkan usulan program terkait isu digital, khususnya penggunaan kecerdasan buatan (AI). "Kami berharap DKPTO dapat berbagi pengalaman mengenai penggunaan AI di Denmark, seperti dalam pelayanan masyarakat atau aspek lainnya," kata Andrieansyah. Inovasi dan adaptasi teknologi menjadi fokus penting dalam kerja sama ini.
Dengan kerja sama ini, Indonesia berharap sistem kekayaan intelektualnya semakin maju dan siap menghadapi tantangan global. Kolaborasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kualitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di Indonesia.