Indonesia Tetap Kejar Keanggotaan OECD Meski Gabung BRICS
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan proses aksesi ke OECD, meskipun telah resmi bergabung dengan BRICS, sebagai bentuk politik luar negeri bebas aktif.
Jakarta, 17 Februari 2025 - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi terkait komitmen Indonesia terhadap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) setelah bergabung dengan BRICS. Dalam pengumuman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 dan kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap melanjutkan proses aksesi ke OECD.
Berita ini menjawab pertanyaan penting: Apa langkah Indonesia setelah bergabung dengan BRICS? Jawabannya adalah melanjutkan upaya bergabung dengan OECD. Siapa yang menyampaikan informasi ini? Presiden Prabowo Subianto sendiri. Kapan pengumuman ini disampaikan? Pada tanggal 17 Februari 2025 di Jakarta. Di mana pengumuman tersebut disampaikan? Di Istana Merdeka, Jakarta.
Keanggotaan BRICS dan Komitmen Terhadap OECD
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa proses transisi keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS, yang kini beranggotakan sembilan negara (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab), sedang berjalan. Namun, hal ini tidak menghentikan upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
"Juga ada kebijakan internasional kita, yaitu bahwa Indonesia bergabung ke BRICS, sudah dinyatakan bahwa kita diterima di BRICS, ya. Ini sedang prosesnya, transisinya sedang berjalan," kata Prabowo.
Menurutnya, proses aksesi ke OECD merupakan wujud komitmen Indonesia terhadap politik luar negeri bebas aktif, tidak berpihak pada kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif menjalin kerja sama ekonomi dengan berbagai negara, tanpa terikat pada satu blok ekonomi tertentu.
Kerjasama Ekonomi Komprehensif dan Keanggotaan OECD
Selain fokus pada keanggotaan OECD, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan berbagai negara. Tujuannya adalah untuk menghapuskan atau menurunkan tarif bea masuk perdagangan, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
"Kita juga menjalankan terus pendaftaran kita ke OECD, yang terakhir kita juga ingin secepatnya menyelesaikan kerja sama Indonesia kita Indonesia-Uni Eropa, CEPA juga," ujar Prabowo.
Komitmen ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya di World Governments Summit 2025. Ia kembali menegaskan keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD dan forum kerja sama ekonomi lainnya, seperti CPTPP dan Forum Indo-Pasifik.
Politik Bebas Aktif Indonesia
Presiden Prabowo melihat partisipasi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama ekonomi internasional sebagai cerminan politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, menurutnya, berdialog setara dengan berbagai negara dan menghindari permusuhan. Sikap ini menegaskan bahwa Indonesia tidak berpihak pada satu kelompok kuat tertentu, termasuk kelompok-kelompok yang dipimpin Amerika Serikat atau China.
Dengan demikian, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak menghalangi upaya untuk bergabung dengan OECD. Kedua langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperkuat posisi ekonomi dan diplomasi internasionalnya.
Keanggotaan di BRICS dan upaya bergabung dengan OECD menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjalin hubungan yang beragam dan saling menguntungkan dengan berbagai negara di dunia. Indonesia berupaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui kerja sama ekonomi internasional yang luas, tanpa terikat pada satu blok atau negara tertentu.
