Inovasi Dorong Desa di Berau Menuju Status Maju dan Mandiri
Bupati Berau mengajak seluruh pihak berinovasi untuk meningkatkan status desa dari berkembang menjadi maju dan mandiri, dengan fokus pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM).
Berau, Kalimantan Timur, 19 Februari 2024 - Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyerukan inisiatif inovatif dari seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan status desa di Kabupaten Berau. Seruan ini bertujuan untuk mendorong desa-desa berkembang menjadi maju, dan desa-desa maju menjadi mandiri. Langkah ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.
Dalam kunjungannya ke Berau pada Rabu lalu, Bupati Juniarsih menekankan pentingnya menggali dan memaksimalkan potensi setiap desa. "Setiap kampung memiliki potensi berbeda-beda," ujar Bupati, "Potensi ini harus terus digali, dikelola, dan dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menaikkan status desa." Beliau memberikan contoh Kecamatan Tabalar, di mana dari enam desa, satu desa telah berstatus mandiri (Kampung Tubaan), tiga desa berstatus maju (Kampung Tabalar Muara, Buyung-Buyung, dan Kampung Harapan Maju), dan dua desa masih berstatus berkembang (Tabalar Ulu dan Semurut).
Peningkatan status desa ini membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Bupati Juniarsih menegaskan bahwa peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) bukan hanya tanggung jawab desa atau satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi berbagai instansi terkait. Untuk itu, sinergisitas dan intervensi yang terarah menjadi kunci keberhasilan.
Strategi Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM)
Bupati Berau menekankan pentingnya intervensi pada tiga indeks utama IDM: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). IKS mencakup dimensi modal sosial (solidaritas sosial, toleransi, rasa aman, kesejahteraan sosial), kesehatan, pendidikan, dan permukiman. IKE meliputi dimensi ekonomi, yang mencakup keragaman produksi, pusat pelayanan perdagangan, distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, dan keterbukaan wilayah. Terakhir, IKL mencakup dimensi ekologi, meliputi kualitas lingkungan, potensi bencana, dan tingkat kesiapsiagaan bencana.
Lebih rinci, IKS dinilai dari indikator seperti solidaritas sosial, toleransi, rasa aman, kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, dan kualitas permukiman. Sementara IKE mencakup keragaman produksi masyarakat desa, ketersediaan pusat pelayanan perdagangan dan distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan, serta keterbukaan wilayah. Sedangkan IKL memperhatikan kualitas lingkungan, potensi bencana, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
Bupati Juniarsih mengungkapkan rasa syukurnya karena di Kabupaten Berau tidak ada desa dengan status sangat tertinggal atau tertinggal. Desa dengan status paling rendah adalah berkembang, dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan desa maju dan mandiri. Hal ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan desa di Berau.
Capaian dan Target Pembangunan Desa di Berau
Dari 100 desa di Berau yang tersebar di 13 kecamatan, perkembangan IDM menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, terdapat 17 desa berstatus mandiri, meningkat menjadi 19 desa pada tahun 2024. Jumlah desa maju juga meningkat dari 39 desa pada tahun 2023 menjadi 42 desa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah desa berkembang berkurang dari 43 desa pada tahun 2023 menjadi 39 desa pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan status sejumlah desa.
Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama berbagai pihak. Namun, Bupati Juniarsih menekankan pentingnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan sinergi agar lebih banyak desa di Berau dapat mencapai status maju dan mandiri. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan.
Program-program inovatif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan status desa di Kabupaten Berau. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
