Kalbar Beli Kapal Keruk: Jaga Kedalaman Sungai Kapuas, Dongkrak Ekonomi Daerah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) membeli kapal keruk untuk menjaga kedalaman Sungai Kapuas melalui kerjasama investasi dengan swasta, tanpa membebani APBD, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah strategis dalam menjaga kelancaran jalur transportasi air di Sungai Kapuas. Langkah ini diwujudkan dengan pembelian sebuah kapal keruk melalui skema kerjasama investasi dengan pihak swasta. Pembelian kapal keruk ini dilakukan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun diproyeksikan akan memberikan keuntungan signifikan bagi perekonomian daerah. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menjelaskan hal tersebut dalam konferensi pers di Pontianak, Selasa, 29 April.

Menurut Wagub Krisantus, skema kerjasama investasi ini dipilih sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan infrastruktur dan keterbatasan fiskal daerah. Dengan kepemilikan saham 50 persen oleh Pemprov Kalbar, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Model kerjasama ini juga telah terbukti efektif di sungai-sungai besar lain di Indonesia, seperti Sungai Barito dan Sungai Musi.

Pembelian kapal keruk ini bertujuan untuk menjaga kedalaman alur pelayaran di muara Sungai Kapuas, sehingga memperlancar lalu lintas kapal dan mendukung sektor pelayaran di Kalimantan Barat. Dengan terjaganya kedalaman sungai, diharapkan arus barang dan jasa dapat berjalan lebih efisien, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama Investasi: Solusi Inovatif Tanpa Bebani APBD

Wakil Gubernur Kalbar menekankan bahwa pembelian kapal keruk ini tidak membebani APBD. "Langkah ini strategis tanpa gunakan dana APBD, namun tetap memberi keuntungan signifikan bagi daerah," ujar Krisantus. Pemprov Kalbar bermitra dengan investor swasta, dengan Pemprov Kalbar memegang 50 persen saham dalam perusahaan pengelola kapal keruk tersebut. Model ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi tanpa harus menanggung seluruh biaya investasi.

Skema kerjasama ini juga dirancang untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. "Setiap kapal yang masuk akan kita bantu dan pandu, pemasukan akan menjadi bagian dari pendapatan daerah," jelas Krisantus. Sistem kontribusi ini, yang juga diterapkan di Sungai Barito dan Musi, diharapkan dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Kalbar.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah kedalaman sungai, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan infrastruktur yang ada.

Meningkatkan Efisiensi Transportasi dan Perekonomian Kalbar

Pengadaan kapal keruk ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalbar dalam meningkatkan efisiensi transportasi air. Sungai Kapuas merupakan jalur logistik utama di Kalimantan Barat, sehingga perawatan dan pemeliharaan alur pelayaran sangat penting. Dengan terpeliharanya kedalaman sungai, diharapkan biaya transportasi dapat ditekan, dan daya saing produk-produk Kalbar di pasar nasional dan internasional dapat meningkat.

Proyek ini juga diproyeksikan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kalbar secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi transportasi akan berdampak pada penurunan biaya produksi, peningkatan daya saing usaha, dan pada akhirnya peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Sungai Kapuas sebagai urat nadi perekonomian Kalbar.

Pemprov Kalbar memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan berkelanjutan secara ekonomi. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Dengan adanya kapal keruk ini, diharapkan Sungai Kapuas dapat menjadi urat nadi perdagangan yang betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor logistik di Kalimantan Barat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.