KKP dan Pemkot Palembang Jalin Sinergi Kelola "Harta Karun" Sungai Musi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemkot Palembang berkolaborasi mengelola Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Sungai Musi untuk mencegah pengangkatan ilegal dan meningkatkan perekonomian.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pemerintah Kota Palembang resmi menjalin sinergi dalam pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Sungai Musi. Kerja sama ini diresmikan pada Kamis di Jakarta, bertujuan untuk melindungi aset bersejarah dan bernilai ekonomi sekaligus mencegah praktik pengangkatan ilegal yang merugikan negara. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan perekonomian masyarakat sekitar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PKRL) KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa BMKT di Sungai Musi menyimpan potensi ekonomi, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan yang signifikan. Namun, potensi ini juga rentan terhadap eksploitasi ilegal yang dapat merusak lingkungan dan warisan budaya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk memastikan pengelolaan BMKT dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan BMKT. Ia berharap sinergi ini akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Palembang. "Kami berharap, kerja sama yang dijalin dapat terus berjalan dengan baik, saling menguntungkan dan memberikan hasil yang optimal bagi seluruh masyarakat," ujar Ratu Dewa.
Kerja Sama Menuju Pengelolaan BMKT yang Berkelanjutan
Nota kesepakatan antara Ditjen PKRL KKP dan Pemerintah Kota Palembang mencakup peningkatan sumber daya manusia, berbagi data dan informasi, serta publikasi dan diseminasi informasi terkait BMKT. Peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama untuk memastikan pengelolaan BMKT dilakukan oleh tenaga profesional yang terampil.
Pembagian data dan informasi yang transparan akan mencegah duplikasi upaya dan memastikan pengelolaan yang efisien. Sementara itu, publikasi dan diseminasi informasi akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian BMKT dan mencegah praktik pengangkatan ilegal.
Potensi BMKT sebagai daya tarik wisata bahari juga akan dikembangkan. Dengan pengelolaan yang tepat, BMKT dapat menjadi bagian dari ekowisata yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus melestarikan warisan bawah laut. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan.
Potensi BMKT di Indonesia dan Kontribusi terhadap Perekonomian
Saat ini, terdapat 13 lokasi pengangkatan BMKT di Indonesia, termasuk di perairan Belitung, Pulau Buaya, Cirebon, dan beberapa lokasi lainnya. Pengelolaan BMKT yang baik diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan.
Selain itu, pengelolaan BMKT yang berkelanjutan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolaan, diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Inisiatif ini merupakan bagian dari kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan pengelolaan yang tepat, "harta karun" bawah laut ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Kerja sama antara KKP dan Pemkot Palembang ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
