Kepri dan Konservasi Indonesia Jalin Kolaborasi Perkuat Pengawasan Konservasi Laut
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Konservasi Indonesia (KI) berkolaborasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, menghadapi ancaman seperti tumpahan minyak dan limbah B3.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Konservasi Indonesia (KI) secara resmi menggandeng tangan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam melindungi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan. Kolaborasi ini diresmikan pada Senin, 5 Mei 2024, di Tanjung Pinang, Kepri, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya kolaboratif ini. Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian laut dan mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap upaya konservasi di wilayah tersebut.
Ancaman terhadap kelestarian Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, seperti tumpahan minyak dan pembuangan limbah B3, menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, peran aktif Pokmaswas sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan perlindungan wilayah perairan Kepri sangatlah krusial. Keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk melengkapi upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem laut yang rentan.
Pentingnya Peran Pokmaswas dalam Konservasi Laut Kepri
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, secara khusus menyoroti peran Pokmaswas sebagai elemen penting dalam menjaga kelestarian wilayah perairan Kepri. Beliau menyatakan, "Pokmaswas ini menjadi bagian garda terdepan untuk kelautan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya konservasi.
Provinsi Kepulauan Riau, dengan wilayah perairan yang luas dan kaya akan ekosistem hutan lindung dan mangrove, sangat rentan terhadap berbagai ancaman. Upaya perlindungan dan konservasi menjadi semakin mendesak, terutama dalam konteks mitigasi perubahan iklim. Keterlibatan Pokmaswas dalam pengawasan dan perlindungan wilayah ini sangat diperlukan.
Burhanuddin, Fisheries and Aquaculture Program Manajer KI, menambahkan bahwa komitmen KI dalam mendukung pemerintah daerah dalam menjaga wilayah perairan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi sangatlah kuat. Letak geografis Kepri yang strategis, berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, semakin menggarisbawahi pentingnya upaya konservasi ini.
Burhanuddin juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan universitas. "Sehingga, ini merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis untuk bisa kita tetapkan sebagai salah satu wilayah konservasi. Maka dari itu, peran dari pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, lembaga penelitian atau universitas yang ada di sini selayaknya sudah harus bekerja sama," ucapnya.
Inisiatif Pembentukan Pokmaswas di Pulau Bintan
Sebagai langkah nyata dalam mendukung program konservasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kepri bersama Konservasi Indonesia telah membentuk tiga kelompok Pokmaswas di Desa Pengudang, Kepulauan Bintan pada 26 Februari lalu. Penambahan ini menambah jumlah Pokmaswas di kawasan Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan menjadi tujuh kelompok.
Pembentukan Pokmaswas ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan kawasan konservasi. Dengan adanya Pokmaswas, diharapkan pengawasan terhadap potensi ancaman seperti tumpahan minyak dan limbah B3 dapat ditingkatkan secara signifikan.
Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah seperti KI menjadi kunci keberhasilan dalam upaya konservasi. Dengan dukungan dan pelatihan yang memadai, Pokmaswas dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien dalam menjaga kelestarian Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan.
Keberhasilan program ini akan bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat lokal. Upaya bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.
