Perisai Mapur: Garda Terdepan Konservasi Laut di Kepulauan Riau
Warga Desa Mapur, Kepulauan Riau, melalui Pokmaswas Perisai Mapur, menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut di kawasan konservasi seluas 138.561 hektare, menghadapi tantangan penangkapan ikan ilegal dan pencemaran.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Pada tahun 2004, warga Desa Mapur, Kepulauan Riau, khususnya Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Perisai Mapur, memulai inisiatif konservasi laut. Dipimpin oleh Darmansyah, mereka mengawasi wilayah konservasi seluas 138.561 hektare yang ditetapkan pada 2022. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh ancaman penangkapan ikan berlebihan dan kerusakan ekosistem yang mengancam mata pencaharian nelayan. Dengan menggunakan pompong, mereka melakukan patroli rutin, mengawasi aktivitas yang merusak lingkungan laut. Program ini berkelanjutan, bahkan setelah pendanaan Bank Dunia berakhir, karena warga menyadari pentingnya menjaga kelestarian laut untuk masa depan mereka.
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Pokmaswas Perisai Mapur bukan tanpa tantangan. Mereka menghadapi ancaman penangkapan ikan yang berlebihan, penggunaan alat tangkap yang merusak, potensi tumpahan minyak, dan pembuangan limbah B3. Namun, berkat kesadaran dan kerja keras warga, kini masyarakat telah memahami pentingnya menjaga lingkungan laut mereka, terbukti dengan semakin terjaganya terumbu karang dan meningkatnya populasi ikan.
Penetapan kawasan konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan pada 2022 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin mengukuhkan peran Pokmaswas Perisai Mapur. Kawasan konservasi ini dibagi menjadi tiga area dengan zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya. Zona inti menjadi fokus utama pengawasan karena berfungsi sebagai wilayah pemijahan dan perlindungan habitat biota laut. Dengan menjaga zona inti, warga Desa Mapur memastikan kelangsungan hidup biota laut dan keberlanjutan mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
Peran Pokmaswas Perisai Mapur dalam Konservasi Laut
Pokmaswas Perisai Mapur, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum untuk penindakan, berperan vital sebagai mata dan telinga pemerintah dalam mengawasi kawasan konservasi. Mereka aktif melakukan patroli, mencatat aktivitas mencurigakan, dan melaporkan temuan mereka kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau. Kegiatan patroli rutin dilakukan setiap Jumat, dengan pencatatan koordinat lokasi dan pengiriman laporan melalui foto.
Dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan Konservasi Indonesia (KI), sangat penting bagi keberhasilan Pokmaswas. Dukungan tersebut berupa pelatihan patroli pintar, peningkatan kapasitas kelompok, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyadari pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi yang luas, mengingat keterbatasan sumber daya pemerintah. Oleh karena itu, dukungan terhadap Pokmaswas dan pembentukan kelompok pengawas lainnya menjadi prioritas. Saat ini, terdapat 7 kelompok khusus di Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, empat di antaranya baru dibentuk.
Dukungan dan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas
Konservasi Indonesia (KI) menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam konservasi laut, terutama di wilayah pulau-pulau kecil yang seringkali kekurangan personel, fasilitas, dan dana. KI mendukung revitalisasi praktik kearifan lokal, menghindari penggunaan alat tangkap merusak, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan juga diberikan kepada kelompok sadar wisata (pokdarwis) di Pulau Mapur melalui pelatihan pemasaran pariwisata dan pengolahan produk perikanan. KI juga mendorong agar resort di area konservasi turut berkontribusi pada pengembangan ekonomi masyarakat lokal.
Pelatihan untuk Pokmaswas Perisai Mapur difokuskan pada pengawasan dan pelaporan yang teratur. Dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak diharapkan dapat memberdayakan masyarakat untuk menjaga laut secara mandiri. Masyarakat di pulau-pulau kecil merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut, dan peran mereka sangat krusial.
Upaya kolaboratif antara Pokmaswas Perisai Mapur, pemerintah daerah, dan lembaga swadaya masyarakat seperti KI telah menunjukkan hasil yang positif. Dengan dukungan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas, diharapkan konservasi laut di Kepulauan Riau akan semakin terjaga dan berkelanjutan.
