Kalbar Percepat Kemandirian Energi dan Akses Digital Desa: Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) gencar membangun kemandirian energi dan akses digital di desa-desa tertinggal untuk mendukung hilirisasi industri dan transformasi digital.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) tengah berupaya mempercepat kemandirian energi dan pemerataan akses digital di seluruh wilayahnya. Langkah ini dinilai krusial untuk keberhasilan program hilirisasi industri dan transformasi digital yang berkelanjutan. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menyatakan bahwa dua isu strategis ini menjadi penentu utama pembangunan inklusif di daerah.

Meskipun rasio elektrifikasi Kalbar telah mencapai 99,85 persen pada akhir 2024, masih terdapat kendala dalam pasokan listrik untuk sektor industri. Sejumlah kawasan industri masih bergantung pada listrik dari Sarawak, Malaysia. Hal ini mendorong Pemprov Kalbar untuk memperkuat infrastruktur kelistrikan guna menyediakan daya yang cukup dan berkelanjutan bagi pertumbuhan industri hilir.

Untuk mengatasi ketergantungan tersebut, Pemprov Kalbar mendorong investasi dan kolaborasi dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Pembangkit listrik tenaga surya dan bioenergi menjadi fokus utama untuk meningkatkan kapasitas daya dalam negeri sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. "Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daya dalam negeri sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan," ujar Gubernur Ria Norsan.

Penguatan Infrastruktur Kelistrikan dan EBT

Pemprov Kalbar menyadari pentingnya kemandirian energi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada pasokan listrik dari negara lain dinilai menghambat perkembangan industri hilir. Oleh karena itu, investasi di sektor EBT menjadi prioritas utama. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam Kalbar, diharapkan dapat tercipta pasokan listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berbagai upaya dilakukan untuk menarik investasi di sektor EBT. Pemprov Kalbar memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor yang berminat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dan bioenergi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun swasta, juga terus digalakkan untuk mempercepat pengembangan EBT di Kalbar.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga fokus pada peningkatan efisiensi penggunaan energi. Program-program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya hemat energi terus digencarkan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik.

Menyambung Desa Tertinggal: Mengatasi Kesenjangan Digital

Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga berupaya mengatasi kesenjangan digital yang masih terjadi di beberapa daerah. Tercatat, masih ada 54 desa di Kalbar yang belum terjangkau layanan internet atau dikenal sebagai blank spot. Kondisi ini dinilai menghambat akses masyarakat terhadap informasi, layanan publik, dan peluang ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemprov Kalbar bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan jaringan internet portabel di desa-desa blank spot. Upaya ini merupakan solusi jangka pendek sambil menunggu penyelesaian infrastruktur internet yang lebih permanen. Pemprov Kalbar juga gencar melakukan program peningkatan literasi digital melalui pelatihan dan penyuluhan di komunitas lokal.

Pemprov Kalbar menyadari bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya dengan penyediaan akses internet. Peningkatan literasi digital juga sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan produktif. Pelatihan dan penyuluhan yang diberikan difokuskan pada keterampilan digital dasar, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

"Ketersediaan akses internet adalah prasyarat agar masyarakat desa dapat mengakses informasi, layanan publik, serta meningkatkan produktivitas ekonomi," tegas Gubernur Ria Norsan.

Kemandirian Energi dan Digitalisasi Desa: Langkah Menuju Kalbar Maju

Pembangunan di Kalbar tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kemandirian energi dan digitalisasi desa sebagai langkah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kedua hal ini harus berjalan beriringan untuk memastikan tidak ada warga Kalbar yang tertinggal dalam arus kemajuan teknologi dan ekonomi.

Dengan komitmen yang kuat dari Pemprov Kalbar dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan upaya percepatan kemandirian energi dan akses digital di desa-desa dapat segera terwujud. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.

Pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kalbar yang maju dan sejahtera. Kemandirian energi dan digitalisasi desa merupakan bagian integral dari strategi pembangunan tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang kuat, Kalbar dapat mencapai tujuan tersebut.