Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Mendikbudristek Kecam Penahanan Ijazah Karyawan: Jangan Jadikan Alat Sandera!
Mendikbudristek Kecam Penahanan Ijazah Karyawan: Jangan Jadikan Alat Sandera!

Mendikbudristek mengecam praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan dan meminta agar hal tersebut dihentikan, karena dinilai sebagai tindakan yang merugikan dan tidak manusiawi.

Kemdikbudristek: Nol Toleransi Kekerasan di Perguruan Tinggi, Kasus Unpad Jadi Peringatan Serius
Kemdikbudristek: Nol Toleransi Kekerasan di Perguruan Tinggi, Kasus Unpad Jadi Peringatan Serius

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan tidak mentolerir kekerasan di perguruan tinggi, khususnya kekerasan seksual, dan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca-kasus Unpad.

Aturan Pendidikan Tinggi Tumpang Tindih, MPR Desak Pemerintah Segera Benah
Aturan Pendidikan Tinggi Tumpang Tindih, MPR Desak Pemerintah Segera Benah

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk segera membenahi tumpang tindih aturan di sektor pendidikan tinggi demi terciptanya iklim pendidikan yang kondusif.

Pemprov Lampung Larang Penahanan Ijazah dan Potong PIP, Ancam Sanksi Tegas!
Pemprov Lampung Larang Penahanan Ijazah dan Potong PIP, Ancam Sanksi Tegas!

Pemprov Lampung resmi melarang penahanan ijazah, pemotongan dana PIP, dan study tour memberatkan; Gubernur Lampung ancam sanksi tegas bagi sekolah yang melanggar.

Sekolah di Sumbar Dilarang Tahan Ijazah Siswa: Ombudsman RI Turun Tangan
Sekolah di Sumbar Dilarang Tahan Ijazah Siswa: Ombudsman RI Turun Tangan

Ombudsman RI Perwakilan Sumbar tegaskan larangan sekolah menahan ijazah siswa, temukan ratusan ijazah tertahan di Padang, dan minta sekolah aktif serahkan ijazah tanpa syarat.

LLDikti Minta Stikom Bandung Perbaiki Tata Kelola dan Mutu Pendidikan
LLDikti Minta Stikom Bandung Perbaiki Tata Kelola dan Mutu Pendidikan

LLDikti Wilayah IV menemukan pelanggaran serius di Stikom Bandung, termasuk penerbitan ijazah tanpa proses pembelajaran memadai, dan meminta perbaikan menyeluruh serta sanksi administrasi yang diperpanjang.