Kemendagri dan BRWA Jalin Kerja Sama Optimalkan Identifikasi Wilayah Adat

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) berkolaborasi untuk memperkuat identifikasi dan registrasi wilayah adat di Indonesia, guna melindungi hak-hak masyarakat adat.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) resmi bekerja sama untuk mengoptimalkan proses identifikasi dan registrasi wilayah adat di Indonesia. Kolaborasi ini diumumkan di Jakarta pada 23 Januari 2024. Langkah ini diharapkan akan mempercepat pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh Nusantara.

Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah, menjelaskan bahwa kerja sama ini sangat penting. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adatnya, sekaligus mendukung perlindungan hak-hak mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kedaulatan dan martabat lebih bagi masyarakat adat.

Raziras menekankan pentingnya indikator yang jelas dalam proses registrasi wilayah adat. Indikator ini meliputi penentuan titik koordinat, batas wilayah adat yang tegas, dan kejelasan cakupan wilayah adat dalam administrasi pemerintahan. Kejelasan data ini sangat krusial untuk mencegah konflik dan memastikan validitas data.

Sinergi antara BRWA dan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dinilai penting untuk mencegah konflik batas wilayah adat dengan administrasi pemerintahan. Dengan kolaborasi ini, diharapkan proses registrasi wilayah adat dapat dipercepat dan lebih efisien, mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

"Kerja sama dan sinergi antara BRWA dan Direktorat Toponimi dan Batas Daerah perlu untuk mempercepat teregistrasinya wilayah adat di seluruh Indonesia," tegas Raziras. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh proses registrasi wilayah adat secara menyeluruh dan merata.

BRWA, sebagai lembaga yang didirikan pada tahun 2010 atas inisiatif beberapa organisasi seperti AMAN, JKPP, FWI, KPSHK, dan SW, memiliki peran vital dalam proses ini. BRWA dibentuk untuk mengatasi kurangnya dokumentasi peta dan data sosial masyarakat adat, yang sebelumnya menghambat pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka.

BRWA menjalankan proses registrasi yang sistematis, mencakup pendaftaran, verifikasi, validasi, dan publikasi data wilayah adat. Sistem registrasi yang terintegrasi dengan sistem nasional ini memastikan data yang akurat dan mudah diakses. BRWA juga aktif membangun kerja sama lintas pihak untuk mendukung perubahan kebijakan yang mengakui hak-hak masyarakat adat.

Kesimpulannya, kerja sama antara Kemendagri dan BRWA menandai langkah maju dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan sistematis, diharapkan proses registrasi wilayah adat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adat.