Kemenkumham Sulteng Terapkan WFH Satu Hari: Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Layanan
Kemenkumham Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam seminggu untuk efisiensi anggaran, namun tetap memastikan layanan publik tetap optimal melalui layanan daring dan kunjungan langsung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah (Sulteng) mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini dijalankan mulai 14 Februari 2025 sebagai upaya efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Rakhmat Renaldy, memastikan hal tersebut dalam keterangannya di Palu.
WFH untuk Efisiensi Anggaran
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nomor SEK-2.OT.O2.02 Tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025. Surat edaran tersebut mengatur pola kerja fleksibel bagi pegawai Kemenkumham di seluruh Indonesia sebagai upaya efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun menerapkan WFH, Kanwil Kemenkumham Sulteng memastikan layanan publik tetap berjalan optimal. Masyarakat masih dapat mengakses layanan secara daring melalui situs resmi Kemenkumham dan media sosial resmi Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Layanan Publik Tetap Optimal
Rakhmat Renaldy menjelaskan, meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, layanan on the spot tetap tersedia. Petugas tetap berjaga di kantor untuk melayani masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem kerja telah disiapkan untuk memastikan setiap unit layanan tetap dapat diakses tanpa kendala. Beliau juga menekankan pentingnya pemanfaatan layanan digital untuk kemudahan dan kecepatan akses layanan.
Mekanisme WFH dan Jam Kerja
Dengan kebijakan ini, pegawai Kemenkumham Sulteng akan bekerja di kantor dari Senin hingga Kamis, dan bekerja dari rumah pada hari Jumat. Jam kerja tetap sama, yaitu pukul 07.30 hingga 16.00 WITA. Masyarakat dapat mengakses layanan baik secara daring maupun langsung ke kantor sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Kemenkumham Sulteng berkomitmen untuk memastikan kebijakan efisiensi ini tidak mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Akses Layanan Daring
Selain layanan tatap muka, masyarakat juga diimbau untuk memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia melalui situs web resmi Kemenkumham (kemenkum.go.id) dan media sosial resmi Kanwil Kemenkumham Sulteng. Kanal-kanal digital ini menyediakan berbagai informasi dan layanan yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan yang dibutuhkan tanpa terhambat oleh kebijakan WFH.
Komitmen Terhadap Kualitas Layanan
Kanwil Kemenkumham Sulteng berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan WFH ini tidak akan mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Sistem dan mekanisme telah disiapkan untuk memastikan kelancaran layanan baik secara daring maupun langsung. Pihak Kemenkumham Sulteng terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Kesimpulan
Penerapan WFH satu hari di Kemenkumham Sulteng merupakan langkah strategis dalam rangka efisiensi anggaran. Namun, komitmen untuk tetap memberikan layanan publik yang optimal tetap menjadi prioritas utama. Dengan adanya layanan daring dan layanan tatap muka yang tetap tersedia, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan digital yang tersedia untuk mempermudah akses informasi dan layanan.