Kementerian Tawarkan Lahan NTT untuk Proyek Sapi Brasil, Tingkatkan Ketahanan Pangan Nasional!
Kementerian Transmigrasi menyiapkan 10 ribu hektar lahan di NTT untuk proyek percontohan peternakan sapi bersama investor Brasil demi ketahanan pangan.

Kementerian Transmigrasi tengah mempersiapkan lahan seluas 10 ribu hektar di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk dijadikan lokasi proyek percontohan peternakan sapi. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi dengan investor asal Brasil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Inisiatif ini diharapkan dapat mengembangkan ekosistem peternakan terintegrasi yang berkelanjutan.
Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa konsep transmigrasi yang baru ini melibatkan pemanfaatan lahan komunal yang dikelola oleh masyarakat sebagai aset. Skema bagi hasil antara masyarakat dan investor akan diterapkan untuk memastikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional.
“Konsep transmigrasi yang baru melibatkan lahan komunal untuk dikelola oleh masyarakat sebagai aset, memungkinkan skema bagi hasil antara masyarakat dan investor,” jelas Iftitah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/5).
Pengembangan Ekosistem Peternakan Terintegrasi
Lahan seluas 10 ribu hektar ini akan menjadi proyek percontohan untuk memelihara lima ribu sapi betina. Proyek ini didukung oleh investor Brasil melalui Asia Beef dan Konsorsium Petroleum Indonesia-Brazil. Saat ini, Kementerian Transmigrasi memiliki 3,1 juta hektar lahan yang berada di bawah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi. Dari jumlah tersebut, 525.995 hektar akan digunakan untuk mengembangkan ekosistem peternakan nasional.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, menambahkan bahwa ekosistem peternakan sapi ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak.
“Proyek ini dapat mendukung program pemerintah, seperti MBG, dan mengurangi ketergantungan pada impor daging dan susu,” ujarnya.
Replikasi Model Sukses dari Brasil
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, berharap pengembangan ekosistem peternakan ini dapat memenuhi kebutuhan daging dan susu nasional. Brazil dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola industri peternakan secara efisien dan berkelanjutan.
“Brazil adalah salah satu negara yang telah berhasil mengelola industri ini. Kami berharap dapat mereplikasi ekosistem mereka dengan tujuan akhir memenuhi kebutuhan daging dan susu,” ungkap Agung.
Menurut Kementerian Pertanian, lahan HPL Transmigrasi tidak lagi dibagikan kepada individu, melainkan dikelola secara kolektif sebagai aset korporasi masyarakat. Melalui skema Kerja Sama Usaha Inklusif (KSUI), masyarakat akan memegang saham atas lahan tersebut dan bekerja sama langsung dengan investor. Hal ini diharapkan menghasilkan kolaborasi yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan produksi daging dan susu dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Proyek ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.