Kemkominfo Konsultasi Publik Aturan Spektrum Frekuensi Radio 1,4 GHz
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) membuka konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) 1,4 GHz untuk meningkatkan akses internet murah dan merata di Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggelar konsultasi publik untuk membahas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) pada pita frekuensi 1,4 GHz. Konsultasi ini berlangsung hingga 2 Februari 2024 dan terbuka untuk masukan publik.
Langkah ini dilakukan sebagai respon terhadap rendahnya penetrasi fixed broadband (FBB) di Indonesia. Berdasarkan laporan Ookla Oktober 2024, hanya 21,31 persen dari 69 juta rumah tangga yang terhubung, dengan kecepatan rata-rata unduh 32,10 Mbps. Selain itu, biaya internet, terutama untuk kecepatan hingga 100 Mbps, masih tergolong mahal, terutama di daerah pedesaan.
RPM ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah berupaya menyediakan akses internet murah, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Salah satu strategi utamanya adalah mengalokasikan spektrum frekuensi radio 80 MHz pada pita 1,4 GHz untuk layanan internet rumah, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
Pita frekuensi 1,4 GHz akan mendukung teknologi Broadband Wireless Access (BWA), yaitu akses komunikasi data berbasis spektrum frekuensi radio. Layanan BWA akan menggunakan teknologi International Mobile Telecommunications (IMT) dalam jaringan tetap lokal berbasis packet-switched.
RPM ini juga mengatur penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz (1432-1512 MHz) dengan moda TDD untuk jaringan tetap lokal berbasis packet-switched. Penggunaan spektrum akan diberikan dalam bentuk IPFR (Izin Penggunaan Frekuensi Radio) berdasarkan regional. Pengguna juga diberikan keleluasaan memilih teknologi yang sesuai standar IMT.
Pemegang IPFR 1,4 GHz wajib memenuhi beberapa persyaratan, termasuk menggunakan alat telekomunikasi sesuai standar teknis, membayar BHP (Bea Pungut Hak) IPFR, dan memenuhi kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. Koordinasi untuk mitigasi potensi harmful interference juga menjadi bagian penting dari regulasi ini.
Melalui konsultasi publik ini, Kominfo membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran perbaikan terhadap RPM. Masukan dapat dikirimkan melalui surel ke wija002@kominfo.go.id, leon005@kominfo.go.id, fauz001@kominfo.go.id, dan aria001@kominfo.go.id.
Tujuan utama dari RPM ini adalah untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband, menyediakan layanan FBB dengan harga terjangkau, serta meningkatkan penggelaran infrastruktur serat optik di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akses internet yang lebih merata dan terjangkau dapat segera terwujud.
