Kepri Gunakan Mobil Dinas Lama untuk Gubernur dan Wagub Terpilih
Pemerintah Provinsi Kepri memutuskan untuk tidak membeli mobil dinas baru bagi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030, melainkan tetap menggunakan kendaraan dinas lama karena keterbatasan anggaran dan kewajiban melunasi tunggakan pembayara
Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) terpilih, Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris Pratamura, akan tetap menggunakan mobil dinas lama. Keputusan ini diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, pada Jumat, 24 Januari 2025 di Tanjungpinang.
Mobil Dinas Lama Tetap Digunakan
Menurut Adi Prihantara, APBD 2025 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi kepala daerah terpilih. Kondisi keuangan daerah saat ini dinilai belum memungkinkan untuk pengadaan tersebut. Pemprov Kepri dihadapkan pada tantangan besar, yaitu pelunasan tunda bayar kegiatan tahun 2024 yang mencapai hampir Rp200 miliar. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama masalah ini.
Adi menjelaskan, pembelian mobil dinas baru akan dipertimbangkan kembali jika kondisi APBD sudah stabil. Ia menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan dinas, namun hal tersebut harus menunggu kondisi keuangan daerah membaik.
Kondisi Kendaraan Dinas Saat Ini
Kendaraan dinas yang ada saat ini dipastikan masih dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk operasional Gubernur dan Wakil Gubernur serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemeliharaan rutin akan terus dilakukan untuk menjaga kondisi kendaraan tetap prima.
Pelantikan Gubernur dan Wagub Terpilih
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lainnya di Indonesia. Pelantikan tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo.
Kesimpulan
Penggunaan mobil dinas lama untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih merupakan langkah yang diambil karena pertimbangan kondisi keuangan daerah. Pemprov Kepri memprioritaskan pelunasan tunggakan pembayaran terlebih dahulu sebelum membahas pengadaan aset baru, termasuk mobil dinas. Kendaraan dinas yang ada saat ini diyakini masih memadai untuk menunjang operasional pemerintahan.
