Tolak Kendaraan Dinas Baru Rp3,4 Miliar, Bupati dan Wabup Rejang Lebong Pilih Gunakan Mobil Lama
Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong menolak pengadaan mobil dinas baru senilai Rp3,4 miliar dan memilih menggunakan kendaraan dinas lama yang masih layak pakai, anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari dan Hendri, membuat keputusan yang mengejutkan. Mereka menolak pengadaan kendaraan dinas baru senilai lebih dari Rp3,4 miliar yang dianggarkan dalam APBD 2025. Keputusan ini diambil pada tanggal 20 Februari 2025 dan diumumkan pada Rapat Paripurna DPRD Rejang Lebong, Senin. Langkah ini menunjukkan komitmen mereka untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada pengadaan aset pribadi.
Penolakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Hendri usai membacakan pidato perdana Bupati Fikri Thobari. Ia menegaskan instruksi Bupati Fikri yang saat itu sedang mengikuti kegiatan retret di Magelang, untuk menolak pengadaan dua unit Toyota Alphard yang diperuntukkan bagi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Alasannya, kendaraan dinas yang telah ada dinilai masih dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong menyadari bahwa anggaran sebesar Rp3,4 miliar dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menolak pengadaan mobil dinas baru, mereka berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan publik dan mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Mobil Dinas Lama Tetap Layak Pakai
Kendaraan dinas yang akan digunakan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong adalah mobil dinas yang sebelumnya digunakan oleh pejabat periode 2021-2024. Menurut Wakil Bupati Hendri, mobil tersebut masih dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk operasional pemerintahan. Hal ini menunjukkan efisiensi dan kepedulian terhadap penggunaan anggaran daerah.
Dengan menggunakan kendaraan dinas lama, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat menghemat anggaran yang cukup signifikan. Anggaran tersebut, menurut Wakil Bupati, akan dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat Rejang Lebong.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, karena dinilai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan ini juga menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Usulan Pengadaan Mobil Dinas Baru
Sebelumnya, Kepala Bagian Umum Pemkab Rejang Lebong, Achmed Chalid, mengungkapkan rencana pengadaan dua unit mobil dinas Toyota Alphard untuk Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada 2024. Pengadaan ini dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025.
Alasan pengadaan mobil dinas baru, menurut Achmed Chalid, adalah karena kendaraan dinas yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya sudah berusia lebih dari 5 tahun. Kendaraan tersebut digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong periode sebelumnya, Syamsul Effendi dan Hendra Wahyudiansyah, dan pengadaannya dilakukan pada tahun 2017 saat Bupati Ahmad Hijazi menjabat.
Namun, dengan penolakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, rencana pengadaan mobil dinas baru tersebut dibatalkan. Anggaran yang telah dialokasikan akan dialihkan untuk pembiayaan program-program prioritas yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mereka memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, sebuah langkah yang patut diapresiasi dan ditiru oleh daerah lain.
