Pemkab Situbondo Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Baru Bupati: Fokus pada Efisiensi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Situbondo membatalkan pengadaan mobil dinas baru tipe Toyota Alphard senilai Rp1 miliar untuk Bupati, demi efisiensi anggaran dan fokus pada penanganan pasca-banjir.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur, telah resmi membatalkan rencana pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati. Mobil dinas Toyota Alphard senilai sekitar Rp1 miliar yang diusulkan pemerintahan sebelumnya, kini telah dihapus dari anggaran tahun 2025. Keputusan ini diambil di tengah upaya efisiensi anggaran yang tengah digencarkan.
Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, secara langsung menyampaikan keputusan ini kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa pengajuan pengadaan mobil mewah tersebut berasal dari pemerintahan sebelumnya, bukan inisiatifnya. "Itu (mobil dinas baru) pengajuan tahun lalu (pemerintahan sebelumnya) dan bukan kami yang mengajukan," tegas Bupati Rio.
Langkah Pemkab Situbondo ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Bupati Rio juga menyatakan komitmennya untuk menerjemahkan kebijakan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah. Keputusan ini diambil setelah mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, di mana efisiensi anggaran menjadi salah satu poin penting yang dibahas.
Efisiensi Anggaran dan Prioritas Penanganan Bencana
Alasan di balik pembatalan pengadaan mobil dinas baru ini bukan hanya sekedar efisiensi anggaran semata. Bupati Rio menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama pasca-bencana banjir bandang yang melanda Situbondo beberapa waktu lalu. "Apalagi korban banjir bandang beberapa waktu lalu masih banyak rumah mereka yang belum diperbaiki, kok saya tiba-tiba pakai Alphard, makanya saya minta dihapus," ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pengadaan mobil mewah dinilai kurang tepat dan tidak sesuai prioritas. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk mobil dinas baru, akan dialihkan untuk keperluan yang lebih mendesak, seperti perbaikan rumah warga terdampak bencana.
Bupati Rio juga menjelaskan bahwa mobil dinas yang telah ada saat ini masih dalam kondisi baik dan layak digunakan. Oleh karena itu, pengadaan mobil baru dianggap tidak perlu dan merupakan pemborosan anggaran.
Mobil Pribadi Sebagai Alternatif Sementara
Saat ini, Bupati Rio menyatakan menggunakan mobil pribadinya untuk menjalankan tugas sehari-hari. Ia menegaskan bahwa mobil dinas lama masih tersedia dan dapat digunakan jika diperlukan. "Hari ini saya pakai mobil pribadi untuk kegiatan sehari-hari, mobil dinas yang lama juga masih ada," katanya.
Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemkab Situbondo untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Prioritas diberikan pada kepentingan masyarakat dan pemulihan pasca-bencana, bukan pada pengadaan barang mewah yang dianggap tidak perlu.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengutamakan efisiensi anggaran dan mengalokasikan dana untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Kesimpulan: Pembatalan pengadaan mobil dinas baru Bupati Situbondo menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks pemulihan pasca bencana.
