Kerja Sama PUPR dan BGN Bangun Dapur Makan Bergizi Gratis di Tiga Lokasi
Kementerian PUPR dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tiga lokasi, didukung oleh CSR BUMN Karya.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memulai kerja sama strategis dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama (PKS) yang melibatkan Kementerian PUPR, BGN, dan BUMN Karya. Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya infrastruktur andal sebagai kunci keberhasilan MBG. "Kesepakatan dan perjanjian ini merupakan langkah konkret sinergi antar lembaga untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis," ujar Menteri Dody dalam acara penandatanganan di Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta, Sabtu (22/3).
Kerja sama ini mencakup penyediaan lahan milik Kementerian PUPR untuk pembangunan SPPG dan fasilitas pendukungnya oleh BUMN Karya, dengan pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR). Fasilitas yang dibangun meliputi bangunan dapur, ruang serbaguna, tempat parkir, akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, sumur bor, peralatan dapur, dan instalasi pengolah air limbah (IPAL).
Tahap Awal Pembangunan di Tiga Lokasi
Pada tahap awal, pembangunan SPPG akan difokuskan di tiga lokasi: TK Putra II Kebumen (Jawa Tengah), TK Putra III Banjar (Jawa Barat), dan TK Putra II Pasir Putih (Jambi). Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan ketersediaan lahan milik Kementerian PUPR yang berdekatan dengan sekolah Yayasan Pendidikan Putra, akses jalan utama yang mudah dijangkau, dan keberadaan sejumlah sekolah dalam radius 6 kilometer dari lokasi SPPG.
Menteri Dody berharap inisiatif ini dapat direplikasi ke berbagai daerah lain di Indonesia. "Dengan demikian, semakin banyak anak-anak Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis," tambahnya. Beliau juga menambahkan bahwa program ini akan berdampak positif bagi perekonomian di pedesaan, sejalan dengan arahan Presiden untuk mendukung kemajuan ekonomi nasional melalui perkembangan desa.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan tiga kunci keberhasilan MBG: anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur. "Kami akan membangun 1.542 SPPG tahun ini, yang difokuskan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)," kata Dadan.
Spesifikasi dan Pembiayaan SPPG
SPPG akan dibangun permanen di lahan Kementerian PUPR seluas sekitar 900 meter kubik, dengan bangunan dapur sekitar 300 meter kubik dan lahan parkir. Ukuran dan desain akan mengikuti standar BGN. Saat ini, terdapat 51 lahan Kementerian PUPR yang digunakan oleh sekolah Yayasan Pendidikan Putra, dan setelah survei, terpilih 9 lokasi potensial untuk pembangunan SPPG.
Dari sembilan lokasi tersebut, tiga lokasi terpilih untuk pembangunan tahap awal. Pembiayaan pembangunan satu unit SPPG mencapai Rp4,5 miliar, yang bersumber dari CSR tiga BUMN Karya: PT. Adhi Karya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero).
Biaya tersebut mencakup bangunan dapur, tempat parkir, akses jalan, jaringan air bersih, sanitasi, IPAL, peralatan dapur, dan kendaraan distribusi. Setelah proses perizinan selesai, pembangunan diperkirakan berlangsung selama empat bulan, sehingga SPPG dapat beroperasi pada tahun ini.
Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Kolaborasi antara Kementerian PUPR, BGN, dan BUMN Karya ini menjadi contoh nyata sinergi antar lembaga dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
