Polda Kaltara Bangun SPPG Dukung Program MBG di Bulungan: Layani Ribuan Siswa
Polda Kaltara membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bulungan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengatasi masalah stunting.
Polda Kalimantan Utara (Kaltara) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polresta Bulungan. Pembangunan ini merupakan wujud nyata dukungan Polda Kaltara terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah di Kalimantan Utara. Peletakan batu pertama dilakukan pada Rabu di Tanjung Selor, Bulungan, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto menekankan komitmen Polda Kaltara dalam mendukung program MBG. "Ini komitmen nyata Polri, khususnya Polda Kaltara dalam mendukung program prioritas Nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis yang terkait pemenuhan gizi anak sekolah," ujarnya di Tanjung Selor. Beliau juga menegaskan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan implementasi langsung dari program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Pembangunan SPPG ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi anak di Kalimantan Utara. Dengan adanya SPPG, diharapkan dapat tercipta akses yang lebih mudah bagi anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal. Hal ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan penurunan angka stunting di daerah tersebut.
Dukungan Penuh untuk Program Makan Bergizi Gratis
SPPG yang dibangun di atas lahan seluas 600 meter persegi dengan luas bangunan 400 meter persegi ini ditargetkan selesai dalam 90 hari kerja. Kapolda menjelaskan bahwa dapur SPPG ini memiliki kapasitas untuk melayani hingga 3.500 siswa. Namun, karena pertimbangan jarak tempuh ideal 1-2 kilometer untuk menjaga kualitas makanan, cakupan ini belum mencakup seluruh siswa di Tanjung Selor.
Beberapa sekolah yang akan dilayani SPPG ini antara lain SMA 1 Tanjung Selor (965 siswa), SD 01 Tanjung Selor (501 siswa), SLB Tanjung Selor (114 siswa), SD 6 Tanjung Selor (271 siswa), SMP 1 Tanjung Selor (749 siswa), SMK 1 Tanjung Selor (789 siswa), dan TK Kemala Bhayangkari (75 siswa). Data ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan program MBG di wilayah tersebut.
Pembangunan dan pengelolaan SPPG sepenuhnya diinisiasi dan dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltara, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Kerjasama ini diharapkan dapat memastikan kualitas dan keberlanjutan program MBG di Bulungan.
Kapolda Kaltara optimistis bahwa SPPG ini akan menjadi inspirasi bagi lembaga lain dan memberikan manfaat signifikan bagi siswa di wilayah tersebut. "Penyediaan akses makanan bergizi ini juga krusial dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan generasi muda," tambahnya.
Langkah Strategis Menuju Generasi Sehat
Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program MBG. Beliau berharap pembangunan SPPG dapat selesai tepat waktu pada September 2025. Peletakan batu pertama pembangunan SPPG ini dilakukan secara simbolis, menandai dimulainya pembangunan infrastruktur penting untuk mendukung program MBG.
Lebih lanjut, Kapolda menginstruksikan kepada seluruh Kapolres di wilayah hukum Polda Kaltara untuk membangun SPPG serupa. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Kaltara untuk mempercepat implementasi program MBG di seluruh Kalimantan Utara. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kalimantan Utara.
Program MBG merupakan program prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Dengan membangun SPPG, Polda Kaltara berkontribusi aktif dalam upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi generasi muda Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara.
Selain itu, pembangunan SPPG ini juga menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama yang solid ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mengatasi masalah gizi anak.
