Khofifah Lantik Bupati dan Wabup Pamekasan, Tekankan RPJMD dan Ketahanan Pangan
Gubernur Khofifah Indar Parawansa melantik Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan untuk periode 2025-2030, menekankan penyusunan RPJMD yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional serta pentingnya ketahanan pangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melantik Kholilurrahman dan Sukriyanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu malam (19/3), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 100.2.1.3-1997 Tahun 2025. Acara ini menandai dimulainya kepemimpinan baru di Kabupaten Pamekasan, dengan fokus utama pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, yang turut melantik Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pamekasan.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian utama Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan yang baru dilantik. Salah satu poin krusial adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan. Beliau meminta agar RPJMD tersebut disusun dalam waktu enam bulan ke depan dan harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Lebih lanjut, Khofifah juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang libur panjang Idul Fitri. Beliau meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk aktif memantau harga bahan pangan di pasar dan memastikan keamanan tempat-tempat wisata di wilayahnya agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas dan keamanan selama periode tersebut.
Penyusunan RPJMD dan Program Prioritas Pemerintah Pusat
Gubernur Khofifah secara tegas menyatakan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Pamekasan merupakan prioritas utama. "PR yang sangat mendesak adalah menyiapkan rencana awal RPJMD Kabupaten Pamekasan agar selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional," ujarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi dalam pembangunan daerah.
Selain RPJMD, Khofifah juga menyoroti program prioritas pemerintah pusat, seperti sekolah rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih. Beliau meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk memahami format dan implementasi program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Pamekasan. Implementasi yang efektif dari program-program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Khofifah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program-program tersebut. Kolaborasi yang baik akan mempermudah proses implementasi dan memastikan keberhasilan program. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Pamekasan.
Ketahanan Pangan dan Infrastruktur Pertanian
Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional, memiliki target produksi padi sebesar 12,6 juta ton. Gubernur Khofifah mengingatkan pentingnya peran Kabupaten Pamekasan dalam mencapai target tersebut. Beliau meminta agar infrastruktur pertanian, terutama irigasi, dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
Khususnya di wilayah Madura, penguatan irigasi menjadi sangat penting. "Daerah-daerah di Madura perlu penguatan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian," kata Khofifah. Pernyataan ini menunjukkan perhatian khusus terhadap kondisi pertanian di Madura dan upaya untuk meningkatkan produktivitasnya.
Peningkatan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi, merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak positif pada ketahanan pangan. Dengan infrastruktur yang memadai, diharapkan produksi pertanian di Pamekasan dapat meningkat dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Khofifah juga menginstruksikan para kepala daerah untuk memantau harga bahan pangan di pasar serta memastikan keamanan tempat wisata di wilayahnya. "Bupati dan wali kota harus turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan kondisi tempat wisata agar masyarakat merasa aman dan nyaman," tuturnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan keamanan selama periode tersebut.
Kesiapsiagaan semua pihak dalam menjaga situasi tetap kondusif menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama libur panjang Idul Fitri. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut.
