Khofifah-Emil Paparkan Visi Misi 'Gerbang Baru Nusantara' untuk Jatim
Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak akan menyampaikan visi-misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030, bertajuk 'Gerbang Baru Nusantara', di hadapan DPRD Jatim pada 1 Maret 2025.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak, akan memaparkan visi dan misi pembangunan Jawa Timur periode 2025-2030 di Gedung DPRD Jawa Timur pada 1 Maret 2025 pukul 16.00 WIB. Pemaparan visi misi ini dilakukan setelah keduanya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada 21-28 Februari 2025. Khofifah menjelaskan bahwa penyampaian visi misi ini merupakan bagian dari koordinasi pasca retret, yang juga mencakup persiapan serah terima jabatan (sertijab) kepala daerah.
Visi dan misi yang akan disampaikan bertema "Gerbang Baru Nusantara", mencakup rencana pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Khofifah juga menjelaskan bahwa terdapat koordinasi yang dilakukan untuk pelaksanaan sertijab bagi 22 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Proses sertijab ini harus diselesaikan maksimal 14 hari kerja setelah pelantikan untuk memastikan optimalisasi waktu.
Ke-22 kepala daerah tersebut meliputi Kabupaten Blitar, Lumajang, Jember, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Madiun, Bojonegoro, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Tulungagung, Bondowoso, Nganjuk, Bangkalan, Sampang, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Probolinggo. Khofifah menjelaskan bahwa untuk daerah yang kepala daerahnya petahana, tidak dilakukan sertijab, melainkan langsung penyampaian visi-misi di DPRD. Sedangkan bagi yang bukan petahana, akan dilakukan sertijab yang dihadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur, atau pejabat yang ditunjuk.
Penyampaian Visi Misi dan Sertijab Kepala Daerah
Proses penyampaian visi misi dan serah terima jabatan (sertijab) kepala daerah di Jawa Timur tengah berjalan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang untuk mempersiapkan hal tersebut. Mereka akan memaparkan visi misi pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan dengan tema 'Gerbang Baru Nusantara' di hadapan DPRD Jawa Timur.
Khofifah menekankan pentingnya percepatan dan efisiensi waktu dalam pelaksanaan sertijab. Awalnya, penyampaian visi-misi dijadwalkan pada 3 Maret 2025, namun kemudian dipercepat menjadi 1 Maret 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk segera menjalankan roda pemerintahan pasca pelantikan.
Proses sertijab sendiri melibatkan 22 kepala daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Perbedaan penanganan dilakukan antara kepala daerah petahana dan kepala daerah baru. Kepala daerah petahana akan langsung menyampaikan visi misi di DPRD, sementara kepala daerah baru akan menjalani sertijab terlebih dahulu.
Untuk memastikan semua proses berjalan optimal, sertijab harus dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah pelantikan. Ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan bertujuan untuk meminimalisir kekosongan kepemimpinan di daerah.
Kasus Pamekasan dan Magetan
Terkait dengan Kabupaten Pamekasan, Gubernur Khofifah telah menginstruksikan Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilkada Pamekasan pada 24 Februari 2025.
Dengan demikian, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih dapat segera dilaksanakan setelah adanya penetapan dari KPUD dan DPRD Pamekasan serta diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri. Khofifah berharap seluruh proses penyiapan pelantikan dapat berjalan cepat dan tepat.
Sementara itu, untuk Kabupaten Magetan, akan dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) karena adanya sengketa pilkada. Hal ini berbeda dengan Pamekasan yang gugatannya ditolak MK. Kedua kasus ini menjadi catatan tersendiri dalam proses pergantian kepemimpinan di Jawa Timur.
Dari total 39 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur, dua pasangan belum dilantik akibat sengketa pilkada, yaitu Pamekasan dan Magetan. Untuk kepala daerah yang belum dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025, akan dilantik oleh Gubernur sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
Dengan demikian, penyampaian visi misi 'Gerbang Baru Nusantara' oleh Khofifah-Emil menjadi tonggak awal pemerintahan mereka, sekaligus menandai dimulainya babak baru pembangunan Jawa Timur. Proses sertijab yang berjalan paralel memastikan seluruh daerah di Jawa Timur memiliki kepemimpinan yang definitif dan siap menjalankan program pembangunan.
