Pelantikan Bupati Pamekasan Segera Dilaksanakan, Gubernur Khofifah Pastikan Proses Berjalan Lancar
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memastikan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih akan segera dilaksanakan setelah MK menolak gugatan sengketa Pilkada setempat.
Gubernur Jawa Timur Pastikan Pelantikan Bupati Pamekasan Segera Dilaksanakan
Proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih dipastikan segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pamekasan. Keputusan tersebut telah tertuang dalam putusan Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin, 24 Februari 2025.
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, sengketa hasil Pilkada Pamekasan dinyatakan selesai. Khofifah, dalam keterangannya di Magelang pada Selasa malam, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan MK. Khofifah juga telah mengkonfirmasi kesiapan KPUD Pamekasan untuk menggelar rapat pleno penetapan kepala daerah terpilih pada Rabu pukul 19.00 WIB.
Proses selanjutnya melibatkan koordinasi antara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD) Setda Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Pamekasan untuk menjadwalkan rapat paripurna. Rapat ini akan membahas usulan pengesahan kepala daerah terpilih yang akan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur. Setelah proses pleno KPU dan persetujuan DPRD, Surat Keputusan (SK) Mendagri akan diterbitkan, dan pelantikan kepala daerah dapat segera dilakukan. Khofifah menekankan pentingnya percepatan proses ini untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.
Proses Pelantikan dan Pemungutan Suara Ulang
Selain memastikan pelantikan Bupati Pamekasan, Gubernur Khofifah juga menyampaikan informasi mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan. MK telah memutuskan untuk menggelar PSU di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Magetan, sesuai amar putusan Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025. PSU ini harus diselenggarakan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan, dengan batas akhir pelaksanaan pada 26 Maret 2025.
KPUD Magetan akan bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan PSU di TPS 001 dan TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, serta TPS 009 Desa Selotinatah. Gubernur Khofifah mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi tetap kondusif selama PSU berlangsung dan menerima hasil dengan lapang dada demi kesejahteraan rakyat. Beliau juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dalam proses PSU.
Gubernur Khofifah menjelaskan lebih lanjut bahwa pelantikan kepala daerah yang terlibat sengketa tetap akan dilakukan oleh gubernur, sesuai dengan ketentuan pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelantikan serentak oleh Presiden hanya dilakukan sekali pada 20 Februari 2025 untuk menandai keserentakan masa jabatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sementara bagi kepala daerah yang terlibat sengketa, pelantikan akan mengikuti prosedur biasa, yaitu oleh gubernur.
Percepatan Pelantikan untuk Optimalkan Pelayanan Publik
Khofifah menegaskan kembali pentingnya percepatan proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar dan pelayanan publik kepada masyarakat tetap optimal. Dengan selesainya proses hukum di MK, diharapkan pemerintahan di Pamekasan dapat segera berjalan normal dan fokus pada pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Proses koordinasi yang cepat dan efisien antara pemerintah provinsi, KPU, dan DPRD Pamekasan menjadi kunci keberhasilan percepatan pelantikan ini. Khofifah menekankan komitmennya untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan transparan.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan harapannya agar pelaksanaan PSU di Magetan berjalan lancar dan tertib, serta menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Khofifah menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah selama proses PSU berlangsung.
