Presiden Prabowo Didesak Segera Lantik Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk menciptakan kepastian politik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilantik. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/1).
Instruksi tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian politik di daerah. Dengan dilantiknya kepala daerah terpilih, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa percepatan pelantikan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden.
Mengapa percepatan pelantikan penting? Percepatan pelantikan kepala daerah dinilai krusial untuk beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan kepastian politik di daerah. Kedua, untuk efisiensi pemerintahan dan memastikan semua program berjalan lancar. Ketiga, agar dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal tanpa hambatan.
Pelantikan yang cepat juga diharapkan dapat mengatasi perpecahan masyarakat pasca pilkada. Dengan adanya kepala daerah definitif, program pembangunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat segera direalisasikan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Bagaimana proses percepatan pelantikan dilakukan? Untuk mencapai keserentakan, pelantikan kepala daerah hasil pilkada non-sengketa akan digabung dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan dismissal. Mahkamah Konstitusi pun telah mempercepat pembacaan putusan dismissal menjadi 4 dan 5 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah non-sengketa yang awalnya dijadwalkan 6 Februari 2025, diundur menunggu putusan dismissal MK. Setelah putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akan menetapkan kepala daerah terpilih, dan DPRD dapat mengusulkan pelantikan.
Untuk memastikan proses berjalan lancar dan tepat waktu, Kemendagri akan berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan MK. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian penanganan di masing-masing instansi sesuai jadwal. Mendagri juga telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait pelantikan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian berharap semua tahapan dapat dipercepat, terutama MK dalam mengeluarkan putusan dismissal. Dengan begitu, KPU dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih berdasarkan putusan MK. Hal ini akan memastikan proses pelantikan berjalan dengan cepat dan tepat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
