Pelantikan Kepala Daerah: Pemerintah Gabungkan yang Tak Sengketa dan Gugur di MK

Pemerintah akan menggabungkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tak sengketa di MK dengan yang perkaranya gugur, demi efisiensi dan percepatan kerja kepala daerah terpilih.

Mendagri Tito Karnavian mengumumkan rencana penggabungan pelantikan kepala daerah. Pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digabung dengan kepala daerah yang perkaranya gugur dalam putusan sela (dismissal). Keputusan ini diumumkan setelah Mendagri bertemu pimpinan MK di Jakarta, Jumat malam. Langkah ini bertujuan untuk efisiensi dan keserentakan pelantikan, sesuai arahan Presiden.

Awalnya, pelantikan 296 kepala daerah tanpa sengketa dijadwalkan 6 Februari 2025. Namun, karena MK mempercepat pembacaan putusan dismissal menjadi 4-5 Februari, pemerintah memutuskan menunda pelantikan hingga putusan tersebut keluar. Presiden Prabowo Subianto mendukung penggabungan ini karena jarak waktu yang pendek antara kedua jadwal pelantikan.

Presiden menekankan pentingnya pelantikan cepat untuk stabilitas politik daerah dan agar kepala daerah segera bekerja. Kepala daerah yang perkaranya gugur (dismissal) pada 4-5 Februari akan langsung ditetapkan KPU. Mendagri pun meminta MK segera mengunggah salinan putusan dismissal.

Percepatan unggahan putusan dismissal menjadi fokus pembahasan Mendagri dengan pimpinan MK, termasuk Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua Saldi Isra. Mendagri berharap proses ini cepat agar 296 kepala daerah tanpa sengketa dan yang perkaranya gugur dilantik serentak dan langsung bekerja untuk rakyat.

Meskipun belum ada tanggal pasti, Mendagri memperkirakan pelantikan akan maksimal 12 hari setelah putusan dismissal. MK telah meregistrasi 310 perkara sengketa Pilkada 2024, dan putusan dismissal menunjukkan tidak semua kasus berlanjut ke sidang pembuktian.

Perkara yang berlanjut akan diputus 24 Februari 2025, sesuai Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2025. PMK ini mengubah jadwal putusan dismissal sebelumnya (11-13 Februari) dan putusan akhir (7-11 Maret).

Kesimpulannya, pemerintah berupaya efisien dan efektif dalam melantik kepala daerah terpilih. Penggabungan pelantikan ini diharapkan mempercepat proses dan memastikan kepala daerah segera bertugas. Proses ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik.