KIP Kuliah-ADik 2025: Dorongan Komisi X DPR RI untuk Pemerataan Pendidikan Tinggi
Komisi X DPR RI mengapresiasi program Beasiswa KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2025 sebagai langkah strategis pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia, sekaligus mendorong perluasan akses melalui berbagai skema.
Jakarta, 15 Maret 2025 - Komisi X DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap program Beasiswa KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2025. Program ini dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam upaya pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul sosialisasi dan penyerahan beasiswa yang dilakukan Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek RI pada Jumat (14/3).
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya program ini dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tinggi. Saat ini, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lain. "Berdasarkan data tahun 2024, APK pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 32 persen dan APM sebesar 24,17 persen. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan Malaysia (43 persen), Thailand (49,29 persen), dan Singapura (91,09 persen)," ungkap Hetifah.
Dengan adanya beasiswa KIP-Kuliah dan ADiK, diharapkan capaian APK dapat meningkat signifikan. Targetnya mencapai 43,87 persen pada 2035 dan 60 persen pada 2045. Komisi X DPR RI melihat program ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Apresiasi dan Dorongan Komisi X DPR RI
Komisi X DPR RI juga mengapresiasi komitmen pemerintah untuk tidak melakukan efisiensi anggaran terhadap program beasiswa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2025. "Komisi X DPR RI menghargai komitmen pemerintah dengan tidak melakukan efisiensi anggaran beasiswa sehingga seluruh program beasiswa di Kemendikbudristek untuk Tahun Anggaran 2025 (termasuk KIP-K dan ADiK) tetap sesuai pagu awal sebesar total Rp15,428 triliun," tegas Hetifah.
Meskipun demikian, Komisi X tetap mendorong Kemendikbudristek untuk memaksimalkan skema beasiswa lain. Kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu, sektor swasta, lembaga internasional, dan lembaga investasi dinilai perlu untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi lebih banyak calon mahasiswa.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran beasiswa juga menjadi sorotan penting. Komisi X menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan distribusi yang merata. Efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan tinggi di Indonesia harus dijaga.
Pesan untuk Penerima Beasiswa
Komisi X DPR RI juga memberikan pesan khusus kepada para penerima beasiswa. Mereka didorong untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, menjaga prestasi akademik dan integritas, serta berperan sebagai agen perubahan. Penerima beasiswa diharapkan tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.
Dengan kata lain, program KIP Kuliah dan ADiK diharapkan mampu menjadi katalis perubahan dalam sistem pendidikan tinggi Indonesia. Komisi X DPR RI akan terus mengawasi dan mendukung pemerintah dalam upaya mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kesimpulan: Program Beasiswa KIP Kuliah dan ADiK 2025 mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI sebagai langkah strategis dalam pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, perluasan akses melalui berbagai skema dan pengawasan ketat tetap menjadi kunci keberhasilan program ini.
