Koalisi Permanen: Harapan Persatuan Elite Politik Indonesia
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menilai gagasan koalisi permanen sebagai harapan untuk memperkuat persatuan elite politik di tengah sistem demokrasi Indonesia yang unik.
Gagasan pembentukan koalisi permanen pasca Pilpres 2024 menjadi sorotan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, atau Sara, melihatnya sebagai harapan besar dalam mempererat persatuan elite politik Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Sistem Demokrasi Indonesia dan Koalisi Permanen
Sara menekankan perbedaan sistem demokrasi Indonesia dengan negara lain. Indonesia, menurutnya, menganut prinsip musyawarah mufakat yang membutuhkan konsensus. Koalisi permanen, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, diharapkan dapat memfasilitasi konsensus ini di antara elite politik.
Presiden Prabowo, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, melihat koalisi permanen sebagai solusi untuk memperkuat stabilitas pemerintahan. Gagasan ini muncul setelah pertemuan silaturahmi KIM Plus di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).
Menjawab Keraguan: Check and Balances
Muncul kekhawatiran bahwa koalisi permanen dapat mengganggu sistem check and balances. Namun, Sara menjelaskan bahwa fungsi pengawasan parlemen terhadap pemerintah sudah cukup untuk menjalankan prinsip tersebut. Menurutnya, check and balances di Indonesia berbeda dengan sistem oposisi yang lazim di negara lain. Tugas wakil rakyat, termasuk Partai Gerindra, adalah mengawasi implementasi undang-undang, bukan bertindak sebagai oposisi yang konfrontatif.
Dukungan Partai Gerindra
Partai Gerindra sendiri menyambut positif gagasan koalisi permanen KIM Plus. Sara menyatakan dukungan penuh terhadap upaya ini, berharap dapat berjalan dengan lancar hingga 2029. Hal ini menunjukkan komitmen Gerindra terhadap stabilitas pemerintahan dan kerja sama antar partai politik.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
KIM Plus terdiri dari partai-partai pendukung pemerintah, termasuk partai-partai yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, serta partai-partai lain yang kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru. Beberapa partai yang tergabung dalam KIM Plus antara lain Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, PSI, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman, juga mengonfirmasi bahwa partai-partai yang diajak bergabung dalam koalisi permanen adalah partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus.
Kesimpulan: Harapan dan Tantangan
Gagasan koalisi permanen KIM Plus merupakan langkah berani dalam konteks politik Indonesia. Meskipun menimbulkan pertanyaan mengenai check and balances, penting untuk melihatnya sebagai upaya untuk mencapai konsensus dan memperkuat stabilitas pemerintahan. Keberhasilan koalisi ini akan bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh partai yang terlibat. Ke depannya, perlu dipantau bagaimana koalisi ini akan menjalankan fungsinya dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika politik Indonesia.
Keberhasilan koalisi permanen ini akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh partai yang terlibat, serta kemampuan mereka untuk mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan bangsa dan negara. Masa depan akan menunjukkan apakah gagasan ini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia atau hanya sebuah episode yang singkat.
