Komisi X DPR Desak Perlindungan Guru di Papua Pasca-Serangan KKB
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah meningkatkan perlindungan guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik Papua, menyusul serangan KKB yang menewaskan seorang guru di Yahukimo.

Serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap enam guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21 Maret 2025, telah mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan memicu keprihatinan Komisi X DPR RI. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, ketika KKB menyerang rumah dinas para guru, bahkan membakarnya. Akibatnya, 46 guru dan tenaga kesehatan terpaksa dievakuasi ke Wamena dan Sentani demi keselamatan mereka. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keamanan dan perlindungan bagi para pendidik yang bertugas di daerah rawan konflik.
Menanggapi insiden tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan belasungkawa dan mendorong pemerintah serta aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di wilayah rawan konflik. "Komisi X mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi Guru dan Tenaga Kesehatan di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," ungkap Hetifah dalam keterangan tertulisnya. Komisi X juga menekankan pentingnya memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif.
Lebih lanjut, Hetifah menyatakan keprihatinan Komisi X atas kejadian tersebut dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak. Komisi X mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan aparat keamanan, untuk mengambil langkah-langkah konkret guna mencegah terulangnya peristiwa serupa. Hal ini termasuk memastikan penugasan yang tepat dan menempatkan para guru dan tenaga kesehatan di lingkungan yang aman dan kondusif. Tidak hanya itu, Komisi X juga mendorong pemerintah untuk menerapkan pendekatan holistik dalam menyelesaikan konflik di Papua, yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga dialog, kesejahteraan, pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif.
Perlindungan Guru di Daerah Rawan Konflik
Insiden penyerangan di Yahukimo menyoroti pentingnya perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah rawan konflik. Kejadian ini bukan hanya merenggut nyawa seorang guru, tetapi juga menimbulkan trauma dan rasa takut di kalangan pendidik lainnya. Pemerintah perlu memastikan bahwa para guru dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut akan keselamatan diri. Langkah-langkah konkret yang perlu diambil meliputi peningkatan patroli keamanan di daerah rawan, penempatan personel keamanan di sekitar sekolah dan fasilitas kesehatan, serta penyediaan pelatihan khusus bagi guru dan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi darurat.
Selain peningkatan keamanan fisik, pemerintah juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Hal ini meliputi peningkatan remunerasi, fasilitas kesehatan yang memadai, serta dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami trauma. Dengan memberikan perhatian yang lebih komprehensif, pemerintah dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan kondusif bagi para pendidik dan tenaga kesehatan di Papua.
Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, telah mengakui adanya laporan terkait penyerangan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa penyerangan terjadi pada Jumat, 21 Maret 2025, sekitar pukul 16.00 WIT. Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi korban pada Minggu, 23 Maret 2025. Keberhasilan evakuasi ini menjadi bukti nyata bahwa upaya penyelamatan dan perlindungan tetap dilakukan meskipun dalam situasi yang sulit.
Pendekatan Holistik untuk Perdamaian di Papua
Komisi X DPR RI menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pemerintah perlu membangun dialog yang konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik, untuk mencari solusi damai yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata juga sangat penting untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan rasa keadilan di kalangan masyarakat Papua.
Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas juga merupakan bagian penting dari pendekatan holistik ini. Dengan memberikan akses pendidikan yang layak, pemerintah dapat memberdayakan masyarakat Papua dan menciptakan generasi muda yang terdidik dan berdaya saing. Fasilitas kesehatan yang memadai juga sangat penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Kombinasi dari berbagai pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Papua dan memberikan rasa aman bagi para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di sana.
Kejadian penyerangan di Yahukimo menjadi pengingat penting akan perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah dan semua pihak terkait untuk melindungi para guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk para pendidik, dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa rasa takut.