Korban Kebakaran Kemayoran Tolak Relokasi ke Rusun, Pilih Lokasi Semula
Penolakan warga korban kebakaran Kemayoran terhadap relokasi ke rusun terdekat karena alasan emosional dan kepemilikan lahan menimbulkan tantangan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam penangan pasca bencana.
Kebakaran hebat yang menghanguskan lebih dari 500 rumah di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (23/1) dini hari, menyisakan masalah baru. Banyak warga korban kebakaran menolak tawaran relokasi ke rusun terdekat, memilih untuk kembali ke lokasi kejadian meskipun lahan bukan milik Pemprov DKI Jakarta. Peristiwa yang menyebabkan 1.700 orang dari 607 KK mengungsi ini menjadi sorotan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengungkapkan bahwa sebagian besar korban kebakaran lebih memilih mengungsi sementara di Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, kondisi ini tak ideal karena kantor polisi merupakan fasilitas publik. Pemprov DKI menawarkan relokasi ke rusunawa, tetapi usulan tersebut ditolak. "Warga, melalui RT, RW, dan LMK, justru meminta untuk kembali ke lokasi semula," ujar Teguh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/1).
Alasan penolakan warga untuk direlokasi perlu ditelusuri lebih dalam. Kemungkinan besar, faktor emosional terkait tempat tinggal lama dan keengganan meninggalkan lingkungan sosial menjadi pertimbangan utama. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menghadapi kendala karena lahan tersebut bukan aset Pemda, sehingga rencana pembangunan kembali di lokasi lama menghadapi tantangan hukum dan administrasi.
Pemprov DKI berupaya memberikan bantuan pasca kebakaran. Teguh memastikan bantuan untuk keperluan sekolah anak-anak, seperti seragam, tas, sepatu, dan buku, akan segera disalurkan paling lambat Jumat (25/1). Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Lebih dari 500 rumah hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 01.15 WIB ini mempengaruhi 11 RT di kawasan permukiman padat penduduk Kemayoran Gempol. Para pengungsi sementara menumpang di musholla dan masjid terdekat. Situasi ini menunjukkan urgensi penanganan pasca bencana yang tidak hanya berfokus pada bantuan materiil, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis warga.
Kejadian ini menggarisbawahi kompleksitas penanganan bencana di daerah padat penduduk. Selain bantuan fisik, pemulihan pasca bencana juga memerlukan pendekatan yang humanis dan komprehensif. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan warga untuk mencari solusi relokasi yang diterima dan memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat. Ke depannya, perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana di daerah padat penduduk perlu ditingkatkan untuk meminimalisir dampak kerugian.
Tantangan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta dalam relokasi warga korban kebakaran Kemayoran menunjukkan perlunya strategi yang lebih terpadu dan partisipatif. Melibatkan tokoh masyarakat dan mempertimbangkan aspirasi korban sangat krusial untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
