Korem 162/Wira Bhakti Raih Predikat WBK dari Kemenpan RB
Korem 162/Wira Bhakti berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB, sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Korem 162/Wira Bhakti di Mataram berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung oleh Menteri PAN RB, Rini Widyantini, pada Jumat (31/1) lalu di Jakarta, dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2025.
Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti, Brigjen TNI Agus Bhakti, menyatakan bahwa predikat WBK bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti nyata komitmen Korem terhadap integritas dan profesionalisme. Prestasi ini juga menjadi bukti nyata reformasi birokrasi di lingkungan militer yang berjalan efektif.
Bagi Brigjen TNI Agus Bhakti, WBK merupakan sebuah amanah besar. "Ini bukan hanya pencapaian bagi kami, tetapi juga amanah besar. WBK adalah bukti bahwa integritas dan profesionalisme adalah prioritas utama dalam setiap tugas dan pengabdian kami kepada masyarakat," tegasnya. Pencapaian ini juga menjadi momentum bersejarah bagi Korem 162/Wira Bhakti.
Sukses meraih WBK mendorong Korem 162/Wira Bhakti untuk berambisi lebih tinggi. Mereka menargetkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di masa mendatang. Komitmen ini menunjukkan tekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi. "Kami tidak akan berhenti di sini. WBK adalah langkah awal menuju sistem yang lebih baik. Kami siap bekerja lebih keras untuk mencapai WBBM, karena kepercayaan masyarakat adalah prioritas kami," ujar Danrem.
Pencapaian WBK ini juga tak lepas dari persaingan ketat. Kemenpan RB menilai ratusan unit kerja di seluruh Indonesia, dan hanya 17 Satuan Kerja (Satker) TNI yang berhasil meraih WBK di tahun 2024. Korem 162/Wira Bhakti merupakan salah satu dari sedikit Satker kategori Satuan Teritorial yang berhasil.
Dalam sambutannya saat penyerahan penghargaan, Menteri PAN RB Rini Widyantini menekankan pentingnya WBK sebagai standar baru tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau mengapresiasi upaya luar biasa TNI dalam membangun sistem bebas korupsi. "Zona integritas bukan sekadar penghargaan, tetapi bentuk komitmen nyata dalam memberikan pelayanan profesional dan transparan. Kami mengapresiasi TNI atas upayanya yang luar biasa dalam membangun sistem yang bebas dari korupsi," ujarnya.
Keberhasilan TNI dalam reformasi birokrasi juga terlihat dari berbagai indikator positif di tahun 2024. Ini meliputi Indeks Pelayanan Publik kategori A (pelayanan prima), Indeks SPBE yang sangat baik, Indeks Kepuasan Masyarakat kategori A, dan 100 persen hasil 'SP4N LAPOR!'. Capaian ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan nilai Reformasi Birokrasi 2023. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pun menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata. Ia optimistis reformasi birokrasi di tubuh TNI akan meningkatkan kesejahteraan prajurit dan masyarakat.
