KPK Periksa Lagi Bupati Situbondo Terkait Dugaan Korupsi
Bupati Situbondo, Karna Suswandi, kembali diperiksa KPK pada Selasa, 21 Januari 2024, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang/jasa di Pemkab Situbondo.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS), untuk diperiksa pada Selasa, 21 Januari 2024. Pemeriksaan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Selain KS, Eko Prionggo Jati (Kepala Dinas PUPR Situbondo) juga dipanggil, namun sebelumnya keduanya mangkir dari panggilan pada 16 Januari 2024.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan pemanggilan tersebut. Meskipun KPK belum merilis detail materi pemeriksaan dan kehadiran saksi, fokus penyidikan mengarah pada dugaan korupsi pengelolaan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) serta pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo.
Kasus ini bermula dari pengumuman KPK pada 27 Agustus 2024 tentang dimulainya penyidikan. Dalam pengumuman tersebut, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu KS dan EP (inisial belum diungkap lebih lanjut), keduanya merupakan penyelenggara negara di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Namun, KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus ini, menyatakan detail akan diungkap setelah penyidikan cukup.
Menariknya, Karna Suswandi telah dua kali mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penetapan status tersangka. Gugatan dengan nomor perkara 92/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dan 110/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ditolak hakim. Keputusan hakim menyatakan penetapan status tersangka telah sesuai prosedur hukum.
Pemeriksaan terhadap Bupati Situbondo dan Kepala Dinas PUPR Situbondo ini merupakan bagian penting dalam proses pengungkapan kasus dugaan korupsi. KPK terlihat serius dalam menelusuri dugaan penyimpangan dana PEN dan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo. Publik menantikan informasi lebih lanjut mengenai hasil penyidikan dan kemungkinan tersangka lainnya yang akan diungkap.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan kepala daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi penting untuk mencegah terjadinya korupsi. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
Ke depan, KPK diharapkan terus memberikan informasi perkembangan kasus ini secara berkala kepada publik agar proses penegakan hukum tetap transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah.