KPU Kulon Progo Wujudkan Pemilu Inklusif: Kerja Sama Demi Demokrasi yang Kuat
KPU Kulon Progo berkomitmen ciptakan Pemilu 2024 yang inklusif dengan berbagai program partisipasi masyarakat, termasuk kelompok rentan, didukung kerja sama dengan LKiS dan lembaga internasional.
KULON PROGO, 13 Februari 2024 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen penuh untuk menciptakan Pemilu 2024 yang inklusif dan partisipatif. Komitmen ini dibuktikan dengan berbagai inisiatif yang melibatkan masyarakat luas, termasuk kelompok-kelompok rentan.
Kerja Sama dan Monitoring untuk Pemilu Inklusif
Komitmen KPU Kulon Progo ini mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak. Baru-baru ini, KPU Kulon Progo menerima kunjungan joint monitoring visit dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), The Asia Foundation (TAF), dan BAPPENAS. Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi kerja sama KPU Kulon Progo dengan Yayasan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial).
Aris Zurkhasanah, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kulon Progo, menjelaskan bahwa kerja sama dengan LKiS fokus pada sosialisasi dan pendidikan pemilih, pengorganisasian kaum minoritas dan kelompok lintas isu, serta aksesibilitas informasi. Semua ini demi terwujudnya Pilkada Kulon Progo yang inklusif.
"Kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi pasca-perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, pengorganisasian kaum minoritas dan kelompok lintas isu dalam rangka ketahanan demokrasi, serta penyelenggaraan layanan koordinasi terkait aksesibilitas dan keterbukaan informasi," jelas Aris.
Program DemRes: Membangun Ketahanan Demokrasi
Program Democratic Resilience (DemRes) menjadi landasan kerja sama ini. Program yang bertujuan merespon dinamika politik lokal dan nasional ini mendukung Pemilu dan Pilkada 2024 yang inklusif dan berintegritas. LKiS, sebagai pelaksana program DemRes, mengidentifikasi lima isu kunci untuk mencegah kerentanan demokrasi: pemilu yang adil, pencegahan misinformasi dan disinformasi, politik identitas, kebebasan berekspresi, dan partisipasi kelompok rentan.
Tri Noviana, Pimpinan Program DemRes dari LKiS, menyatakan bahwa masyarakat sipil telah menunjukkan daya tahan dalam menghadapi beberapa ancaman, namun masih ada tantangan dalam isu-isu lain yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Program DemRes mencatat capaian positif dalam membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, termasuk kelompok disabilitas.
Partisipasi Inklusif: Suara Semua Terdengar
Partisipasi inklusif dalam program DemRes tidak hanya sebatas pemilihan kepala daerah. Masyarakat sipil juga memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam memperbaiki layanan publik. Aspirasi ini nantinya dapat diakomodasi dalam agenda kerja kepala daerah terpilih. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan ruang dialog dan partisipasi yang setara bagi semua warga Kulon Progo.
Budi Priyana, Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo, mengapresiasi program ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis. "Cita-cita ini bisa terwujud jika ada kolaborasi yang apik lintas sektor," tegas Budi.
Kesimpulan: Menuju Pemilu yang Lebih Baik
KPU Kulon Progo, dengan dukungan dari berbagai pihak, terus berupaya menciptakan Pemilu 2024 yang inklusif dan berintegritas. Kerja sama dan program-program yang melibatkan masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, menjadi kunci keberhasilan dalam membangun demokrasi yang kuat dan partisipatif di Kulon Progo. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.
