Lelang Jabatan di Bantul: Pemkab Segera Isi Kekosongan Pimpinan OPD

Pemerintah Kabupaten Bantul segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan pimpinan definitif di tiga OPD, setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi posisi pimpinan tinggi pratama di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan definitif yang terjadi setelah adanya pergeseran dan promosi pejabat beberapa waktu lalu. Lelang jabatan ini merupakan tindak lanjut dari adanya beberapa OPD yang saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Selasa (22/4) lalu, mengumumkan rencana tersebut. Beliau menjelaskan bahwa lelang jabatan atau open bidding ini akan membuka kesempatan bagi pejabat eselon tiga untuk naik menjadi eselon dua. Proses ini penting untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bantul secara efektif dan efisien.

Keputusan ini diambil setelah Bupati Bantul mendapatkan izin resmi dari Menteri Dalam Negeri. Meskipun aturan umum mensyaratkan lelang jabatan dilakukan enam bulan setelah pelantikan kepala daerah, izin khusus ini memungkinkan Pemkab Bantul untuk segera mengisi kekosongan jabatan di tiga OPD yang kritis.

Tiga OPD yang Kekosongan Jabatannya Akan Dilelang

Tiga OPD di lingkungan Pemkab Bantul yang saat ini masih diisi oleh Plt. adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK), dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD). Ketiga OPD ini memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah, sehingga pengisian jabatan definitifnya menjadi prioritas.

Proses lelang jabatan ini diharapkan dapat menjaring pejabat-pejabat yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, kinerja ketiga OPD tersebut dapat ditingkatkan dan berkontribusi optimal bagi pembangunan Kabupaten Bantul.

Proses seleksi yang transparan dan akuntabel akan menjadi kunci keberhasilan lelang jabatan ini. Hal ini akan memastikan bahwa pejabat yang terpilih benar-benar yang terbaik dan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Pertimbangan Kinerja dalam Seleksi Jabatan

Bupati Bantul menegaskan bahwa pergeseran, mutasi, dan promosi pejabat di lingkungan Pemkab Bantul selalu mempertimbangkan kinerja pejabat tersebut. Penilaian kinerja ini didasarkan pada kontribusi mereka dalam mendukung program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Bantul untuk menempatkan pejabat yang tepat pada posisi yang tepat. Dengan demikian, diharapkan kinerja pemerintahan dapat semakin optimal dan visi, misi, serta program-program pembangunan Kabupaten Bantul dapat terwujud dengan lebih baik.

Sistem manajemen ASN yang diterapkan di Pemkab Bantul juga menekankan pada rotasi jabatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ASN untuk berkembang dan meningkatkan kapabilitasnya. Selain itu, rotasi jabatan juga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi.

"Saya kan dilantik Pak Presiden 20 Februari, jadi normalnya, aturannya enam bulan setelah saya dilantik itu 20 Agustus baru bisa menggeser melakukan open bidding, kecuali dengan izin. Hari ini saya sudah mendapatkan izin dari Pak Menteri Dalam Negeri," kata Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan mengenai percepatan proses lelang jabatan.

Dengan adanya lelang jabatan ini, diharapkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat dan mampu mewujudkan visi, misi, serta program-program pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses lelang jabatan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Bantul untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.