DPRD NTB memberikan apresiasi positif terhadap rotasi pejabat di lingkungan Pemprov NTB yang dilakukan Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, menyebutnya sebagai langkah berani dan sesuai harapan publik.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, melakukan mutasi besar-besaran terhadap 72 pejabat di lingkungan Pemprov NTB, sebagai fase awal penerapan meritokrasi.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyatakan penundaan mutasi pejabat tinggi Pemprov NTB menunggu tanda tangan Mendagri pada rekomendasi mutasi tersebut.

Bupati Lombok Timur menunda mutasi pejabat eselon II dan III karena masih menunggu izin resmi dari Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kabupaten Bantul segera melakukan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan pimpinan definitif di tiga OPD, setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri.

Brigjen Pol. Anom Wibowo resmi menjabat sebagai Wakapolda Kepri, didampingi mutasi sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran Polda Kepri dalam rangka menjaga kesinambungan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akan melakukan rotasi jabatan struktural di lingkungan Pemkot Surabaya pada April 2025 untuk mencegah pejabat menduduki posisi tertentu dalam jangka waktu yang lama dan memberikan pengalaman di berbagai bidang.

Anggota DPRD NTB mempertanyakan komitmen meritokrasi Gubernur NTB, mengusulkan mutasi pejabat dimulai dari posisi puncak, termasuk Sekda, sebelum merotasi pejabat eselon II.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan penyegaran pejabat di Polda Kaltim, termasuk pergantian Kapolda dari Irjen Pol Nanang Avianto ke Brigjen Pol Endar Priantoro, untuk optimalisasi pelayanan masyarakat.

Mabes Polri melakukan mutasi besar-besaran di Polda Kalimantan Selatan, melibatkan empat pejabat utama dan empat kapolres untuk penyegaran dan optimalisasi kinerja kepolisian.