Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Menaker Perangi Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja: SiapKerja dan Digitalisasi Jadi Kunci
Menaker Perangi Percaloan Rekrutmen Tenaga Kerja: SiapKerja dan Digitalisasi Jadi Kunci

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) berkomitmen memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja melalui platform SIAPkerja dan digitalisasi, demi melindungi pencari kerja dan meningkatkan daya saing industri.

Menaker Dorong Pengantar Kerja Kuasai Keuangan Digital untuk Dukung UMKM
Menaker Dorong Pengantar Kerja Kuasai Keuangan Digital untuk Dukung UMKM

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) menekankan pentingnya pemahaman keuangan digital bagi pengantar kerja untuk mendukung pencari kerja, khususnya pekerja UMKM dan TKM, guna meningkatkan efisiensi dan perlindungan hak.

Menaker Tegaskan Larangan Diskriminasi Pekerja Perempuan di Indonesia
Menaker Tegaskan Larangan Diskriminasi Pekerja Perempuan di Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan larangan diskriminasi terhadap pekerja perempuan dan menekankan pentingnya rekrutmen yang transparan dan adil di Indonesia, meskipun data masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Kapolda Kepri Tegaskan Rekrutmen Polri Gratis, Waspada Penipuan!
Kapolda Kepri Tegaskan Rekrutmen Polri Gratis, Waspada Penipuan!

Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan rekrutmen anggota Polri tahun 2025 tidak dipungut biaya dan memperingatkan masyarakat akan potensi penipuan.

Pemagangan di Luar Negeri: Program Prioritas Kemnaker untuk Wujudkan SDM Unggul
Pemagangan di Luar Negeri: Program Prioritas Kemnaker untuk Wujudkan SDM Unggul

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadikan perluasan program pemagangan di luar negeri sebagai prioritas untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan menjaga nama baik bangsa di mata internasional.

Wamenaker: Penguatan Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja Jadi Prioritas
Wamenaker: Penguatan Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja Jadi Prioritas

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan tegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi tenaga kerja dari praktik percaloan dan meningkatkan kompetensi.