Mendag Perketat Kontrol SKA Antisipasi Transhipment Barang Impor dari China
Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperketat kontrol Surat Keterangan Asal (SKA) untuk mencegah praktik transhipment barang impor, terutama dari China, yang diduga sebagai dampak tarif tinggi produk asing oleh AS.
Jakarta, 8 Mei 2024 - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengumumkan langkah tegas Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengantisipasi praktik transhipment, yaitu pemindahan barang dari satu negara ke negara lain melalui Indonesia. Praktik ini, yang diduga melibatkan barang-barang dari China, bertujuan menghindari tarif tinggi yang diterapkan Amerika Serikat (AS).
Kemendag akan memperketat kontrol Surat Keterangan Asal (SKA) sebagai mekanisme pengawasan. "Kita akan melakukan penertiban atau kontrol melalui SKA. Kita bisa mengontrol melalui itu," tegas Mendag Budi di Jakarta, Kamis. Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk asing, yang diduga mendorong praktik transhipment tersebut.
Dugaan praktik transhipment ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif bagi pasar dalam negeri. Oleh karena itu, Kemendag telah menginformasikan dan mengimbau para pelaku usaha untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. "Sudah kita antisipasi, dan kita juga sudah sampaikan kepada pelaku usaha dan mereka juga tidak akan melakukan," tambah Mendag Budi, menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi pasar domestik.
Langkah Antisipasi Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi potensi membanjirnya barang-barang impor, terutama dari China, yang dialihkan ke Indonesia setelah ditolak AS. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan berbagai antisipasi, salah satunya adalah Bea Masuk Anti Dumping.
Menurut Askolani, "RI tentunya dari pemerintah lagi menyiapkan bagaimana antisipasinya. Kita punya Bea Masuk Anti Dumping yang dimungkinkan, ini disiapkan pemerintah untuk menghadapi masuknya barang-barang yang sebelumnya ke AS, kalau sampai dipindahkan ke RI." Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil.
Selain itu, Bea Cukai juga aktif memberikan masukan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan guna memastikan efektivitas langkah-langkah antisipasi transhipment. Kerja sama antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini.
Evaluasi kebijakan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan perbatasan hingga regulasi perdagangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien dalam mencegah praktik transhipment dan melindungi kepentingan nasional.
Mekanisme Pengawasan SKA
Perketatan kontrol SKA menjadi fokus utama Kemendag dalam upaya mencegah transhipment. SKA merupakan dokumen penting yang mencantumkan asal barang, sehingga pengawasan terhadap SKA akan membantu mengidentifikasi barang-barang yang diduga terlibat dalam praktik transhipment.
Kemendag akan meningkatkan pengawasan dan verifikasi atas SKA yang diajukan oleh para importir. Proses verifikasi akan dilakukan secara ketat untuk memastikan keaslian dan keakuratan data yang tercantum dalam SKA. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir praktik manipulasi dokumen yang seringkali terjadi dalam transhipment.
Selain itu, Kemendag juga akan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai dan Kementerian Perindustrian, untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Kerja sama yang solid antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah dan menindak praktik transhipment.
Dengan memperketat kontrol SKA dan meningkatkan kerja sama antar lembaga, pemerintah berharap dapat mencegah praktik transhipment dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan transparan.
Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan langkah-langkah yang diambil tetap efektif dan relevan dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang dinamis.
