Mendukbangga: Kirim Anak Nakal ke Barak Militer Perlu Urai Sebabnya
Menteri PPPA merespons rencana Gubernur Jabar mengirim anak nakal ke barak militer dengan menekankan pentingnya mengurai akar masalah kenakalan anak, bukan hanya solusi instan.
Jakarta, 15 Mei 2024 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)/Kepala BKKBN, Wihaji, memberikan tanggapan terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Pernyataan ini disampaikan usai peresmian Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis lalu. Wihaji menekankan pentingnya memahami akar permasalahan sebelum mengambil tindakan.
Wihaji menyatakan menghormati inisiatif Gubernur Jabar tersebut sebagai salah satu pendekatan dalam mendidik anak. Namun, ia menegaskan bahwa solusi jangka panjang memerlukan pemahaman mendalam terhadap penyebab kenakalan anak. Menurutnya, pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
"Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya. Jadi, tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku," jelas Mendukbangga Wihaji.
Menggali Akar Masalah Kenakalan Anak
Mendukbangga Wihaji menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dan instansi dalam menangani masalah kenakalan anak. Ia berpendapat bahwa permasalahan ini terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu lembaga saja. Wihaji mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengatasi akar permasalahan kenakalan anak.
Ia menambahkan bahwa memahami penyebab kenakalan anak merupakan langkah krusial sebelum menentukan solusi yang tepat. "Tentu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, maka yang perlu diurai adalah kenapa, kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab, karena kalau enggak, repot. Kalau saya ditanya itu, yang penting setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu adalah suatu peristiwa, sebabnya apa? Setelah itu, sebab itu baru kita urai satu-satu," tambahnya.
Wihaji menyarankan agar fokus utama bukan hanya pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan dan perubahan perilaku anak. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Pendekatan ini menekankan pentingnya intervensi dini untuk mencegah kenakalan anak sejak usia dini, serta memberikan dukungan yang tepat bagi anak-anak yang sudah menunjukkan perilaku menyimpang.
Pemerintah Akan Mengkaji Usulan Tersebut
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KPK), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji usulan Gubernur Jabar tersebut. Hasan menekankan pentingnya memastikan bahwa program tersebut tidak melanggar hak-hak anak dan telah mendapat persetujuan orang tua.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ujar Hasan.
Hasan juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung bersikap antipati, tetapi memberikan kritik dan saran yang konstruktif. Ia menyarankan untuk memantau keberhasilan program serupa yang telah berjalan di Jawa Barat, guna mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi kenakalan siswa.
Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk aspek hukum, etika, dan dampak sosial dari program tersebut. Keputusan akhir akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak-anak dan masyarakat.
Kesimpulan
Tanggapan Mendukbangga dan pemerintah terhadap wacana pengiriman anak nakal ke barak militer menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam menangani masalah kenakalan anak. Fokus utama diarahkan pada pengungkapan akar masalah dan pencegahan, bukan hanya pada penindakan. Pemerintah akan melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan, dengan selalu mengutamakan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.
