Menko AHY: Pejabat Kemenko Infrastruktur Garda Terdepan Pembangunan Nasional
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik pejabat Kemenko Infrastruktur sebagai garda terdepan pembangunan infrastruktur dan wilayah, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Jakarta, 19 Februari 2025 (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menekankan peran krusial pejabat Kemenko Infrastruktur sebagai garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur dan wilayah Indonesia. Pelantikan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemenko Infrastruktur dilakukan di Jakarta, Rabu lalu. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam sektor infrastruktur.
Dalam sambutannya, Menko AHY menyatakan bahwa pejabat yang dilantik akan bertanggung jawab mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proyek pembangunan infrastruktur dan wilayah di Indonesia. Pelantikan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu fokus utama pembangunan infrastruktur adalah mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Target ambisius ini akan dicapai melalui berbagai program strategis, termasuk swasembada pangan dan energi, penyediaan air bersih, serta komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan net zero emission. Menko AHY juga mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk bekerja sama dan berdedikasi dalam mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo.
Pejabat Kemenko Infrastruktur yang Dilantik
Sebanyak lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (setingkat Eselon 1A dan 1B) dan dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilantik oleh Menko AHY. Selain itu, lima Staf Khusus Menteri dan tujuh Tenaga Ahli Menteri juga dikukuhkan. Para pejabat ini akan memegang peran penting dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur dan wilayah.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang dijabat oleh Nazib Faizal. Muhammad Rachmat Kaimuddin ditunjuk sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, sementara Ronny Ariuly Hutahayan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman. Arif Rahman dan Okto Irianto masing-masing menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital. Andreas Dipi Patria ditunjuk sebagai Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.
Staf Khusus Menteri yang dikukuhkan meliputi Agust Jovan Latuconsina (Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga), Sigit Raditya (Hukum dan Regulasi), Si Made Rai Edi A (Percepatan Pembangunan), Herzaky Mahendra Putra (Komunikasi dan Informasi Publik), dan Merry Riana (Kerja Sama Lembaga Non-Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri).
Tujuh Tenaga Ahli Menteri yang dikukuhkan adalah Ahmad Khoirul Umam (Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan), Diska Putri Pamungkas (Data dan Teknologi Informasi), Mira Permatasari (Kerja Sama Internasional), Vitri Cahyaningsih (Kemitraan dan Investasi), MP Simanjuntak (Manajemen Pimpinan), Ali Affandi (Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan), dan Zamrony (Hukum dan Peraturan Perundang-undangan).
Koordinasi Lima Kementerian Teknis
Menko AHY menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 139/2024, Kemenko Infrastruktur bertanggung jawab mengoordinasikan lima kementerian teknis. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Transmigrasi. Koordinasi yang efektif antar kementerian ini diharapkan dapat memperlancar dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Tugas dan tanggung jawab yang ada di depan Bapak/Ibu sekalian tidaklah mudah, terutama di tengah situasi dan kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi tantangan kita bersama. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan efisiensi ini membuat kita harus berpikir strategis untuk tetap menjalankan program secara efektif dan akuntabel, bagaimanapun tantangan kita hadapi ke depan," kata AHY.
Dengan dilantiknya para pejabat baru ini, diharapkan pembangunan infrastruktur dan wilayah di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien, mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
