Menkop Upayakan Koperasi Serap Maksimal Susu Sapi Lokal, Tingkatkan Kesejahteraan Peternak
Menteri Koperasi mendorong koperasi di daerah penghasil susu sapi untuk menyerap produksi peternak lokal guna mengurangi impor dan meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Malang, Jawa Timur, 25 Februari 2025 - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Budi Arie Setiadi, berinisiatif mendorong koperasi di wilayah penghasil susu sapi untuk menyerap secara maksimal produksi susu dari peternak lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor susu dan meningkatkan kesejahteraan para peternak di Indonesia. Inisiatif ini juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah.
Menkop Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih bergantung pada impor susu dalam jumlah besar. "Secara nasional, produksi susu dalam negeri baru mencapai 20 persen, sementara 80 persen masih dipenuhi melalui impor. Koperasi memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penyerapan susu sapi lokal melalui koperasi merupakan salah satu solusinya," tegas Menkop Budi saat kunjungannya ke Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Program MBG yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025 menjadi salah satu pendorong utama inisiatif ini. Meskipun susu sapi bukan merupakan komoditas wajib dalam program MBG, pemerintah berupaya menyediakannya di daerah penghasil susu sapi. Kemudahan distribusi dan pengurangan biaya kemasan menjadi alasan utama upaya ini.
Koperasi sebagai Solusi Serapan Susu Sapi Lokal
Menkop Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya peran koperasi dalam menyerap produksi susu sapi dari peternak lokal. "Untuk daerah yang memiliki peternakan sapi perah, produksi susu dari peternak harus diserap oleh koperasi," ujarnya. Hal ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan usaha peternak dan meningkatkan pendapatan mereka.
Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung di Kabupaten Malang menjadi contoh sukses penerapan model ini. KAN Jabung telah berhasil menyerap susu sapi dari peternak lokal, memprosesnya melalui pasteurisasi, dan mendistribusikannya kepada pelajar di MTs dan SMK An-Nur. Metode distribusi menggunakan dispenser dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan kemasan sekali pakai.
"Susu yang didistribusikan sudah tidak menggunakan kemasan yang dapat meningkatkan harga, melainkan ditempatkan di dalam dispenser. Hal ini membuat susu lebih segar," jelas Menkop Budi. Model ini dinilai efektif dan berpotensi untuk ditiru di daerah penghasil susu sapi lainnya, seperti Boyolali dan Pengalengan, Jawa Barat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Inovasi Distribusi
Presiden Direktur KAN Jabung, Eva Marliyanti, menjelaskan bahwa program distribusi susu menggunakan dispenser merupakan bagian dari program MBG yang digagas oleh Kementerian Koperasi. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dari penggunaan kemasan sekali pakai.
"Kementerian Koperasi sedang mengembangkan metode baru untuk MBG. Sebelumnya, kami mendistribusikan susu menggunakan cup, namun sekarang kami menggunakan dispenser. Siswa diberikan gelas dan ini masih dalam tahap uji coba," ungkap Eva Marliyanti. Program uji coba ini dilakukan di SMK An-Nur dengan kapasitas distribusi mencapai 6.000 liter lebih per hari.
Inovasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan gizi anak-anak Indonesia sekaligus mengurangi limbah. Dengan melibatkan koperasi, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi peternak lokal.
Dengan mengoptimalkan peran koperasi, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan peternak, mengurangi impor susu, dan mendukung program MBG secara berkelanjutan. Model distribusi susu melalui dispenser yang diterapkan KAN Jabung menjadi contoh yang baik dan dapat diadopsi di daerah penghasil susu sapi lainnya di Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun perekonomian nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.