Mensos Gus Ipul: Bansos Tetap Berbasis Data DTSEN, Tak Langsung Cair Akibat PHK Sritex

Menanggapi PHK massal di PT Sritex, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penyaluran bansos tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terupdate setiap tiga bulan.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan klarifikasi terkait ribuan karyawan PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ia menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tetap akan berdasarkan data yang valid dan terverifikasi, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pemberitaan mengenai PHK massal di PT Sritex telah menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada para karyawan yang terkena dampak PHK tersebut. Namun, Mensos Gus Ipul memberikan penjelasan yang tegas dan lugas terkait hal ini.

"Kita enggak bisa tiba-tiba memberi bansos karena ada kelas menengah yang turun atau kemudian mungkin ada PHK, dan lain sebagainya. Belum tentu yang di PHK itu juga kemudian turun kelas atau mereka jadi keluarga yang berhak menerima bansos itu belum tentu juga," jelas Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat.

DTSEN: Acuan Utama Penyaluran Bansos

Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) konsisten menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos. DTSEN sendiri tengah dalam proses uji petik dan akan diperbarui setiap tiga bulan sekali untuk memastikan keakuratan data.

Proses uji petik DTSEN ini bertujuan untuk memvalidasi data penerima bansos agar tepat sasaran. Dengan demikian, bantuan sosial dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Kembali lagi bahwa kita akan bekerja berdasarkan data, dan datanya itu akan disampaikan setiap 3 bulan sekali. Nah, di situ akan kelihatan, jadi supaya kita enggak salah sasaran, kembali kepada data. Nanti kita akan pastikan lagi setelah masuk data itu apakah bertambah atau berkurang, dan kita akan lapor ke Presiden, tetapi sampai sekarang data kita kan belum final," tambah Gus Ipul.

Hasil uji petik DTSEN ini diperkirakan akan selesai pada Maret 2025. Setelah data final tersedia, Kemensos akan melakukan evaluasi dan penyesuaian penyaluran bansos.

PHK Sritex dan Hak Karyawan

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Sukoharjo telah mengonfirmasi PHK di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dimulai pada bulan Maret 2024. Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyatakan bahwa PHK telah diputuskan pada tanggal 26 Februari, meskipun para pekerja tetap bekerja hingga 28 Februari.

Disperinaker Sukoharjo juga telah menyampaikan sejak awal bahwa hak-hak karyawan tetap terjamin, termasuk jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon.

"Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari," kata Sumarno. "Off-nya mulai tanggal 1 Maret." Pihaknya memastikan bahwa hak-hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, meskipun ada PHK massal di PT Sritex, penyaluran bansos tetap akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan berdasarkan data DTSEN yang akurat dan terupdate. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan tidak salah sasaran.