MK Percepat Putusan Sengketa Pilkada 2024: 24 Februari 2025
Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat pembacaan putusan akhir sengketa Pilkada 2024 menjadi 24 Februari 2025, lebih cepat dua minggu dari jadwal sebelumnya guna memberikan kepastian hukum.
Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting terkait jadwal pembacaan putusan sengketa Pilkada 2024. Awalnya dijadwalkan pada 7-11 Maret 2025, MK kini menetapkan tanggal 24 Februari 2025 sebagai tanggal pembacaan putusan akhir. Keputusan ini berdasarkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2025, yang menggantikan PMK Nomor 14 Tahun 2024.
Perubahan jadwal ini, disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Pan Mohamad Faiz. Beliau menjelaskan percepatan sekitar dua minggu ini didasari prinsip speedy trial. Dengan efisiensi dan efektivitas, majelis hakim dapat memeriksa 310 perkara sengketa Pilkada 2024 dengan lebih cepat.
Tujuan utama percepatan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Menurut Faiz, PMK 1/2025 dirancang untuk memfasilitasi persidangan yang lebih cepat, sekaligus menjawab keinginan para pihak untuk mendapatkan kepastian proses dan hasil persidangan. Tidak ada alasan untuk menunda jika semuanya sudah siap.
Meskipun demikian, Faiz menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini tidak mempertimbangkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Ia mengakui, dinamika masih mungkin terjadi setelah perubahan jadwal di MK. PMK Nomor 1 Tahun 2025 menjadi pedoman terbaru bagi semua pihak yang terlibat, termasuk para pihak berperkara dan pemangku kebijakan.
Faiz menambahkan, jika terjadi perubahan lebih lanjut, hal tersebut akan ditentukan melalui rapat permusyawaratan hakim dan akan dijelaskan secara transparan. Peraturan terbaru ini juga memengaruhi jadwal pembacaan putusan gugur atau tidaknya suatu perkara (dismissal). Jadwal tersebut dipercepat dari 11-13 Februari menjadi 4-5 Februari, sehingga jadwal sidang pembuktian lanjutan juga ikut berubah menjadi 7-17 Februari 2024.
Sebelumnya, berdasarkan PMK 14/2024, pembacaan putusan akhir dijadwalkan pada 7-11 Maret 2025. Perubahan ini menunjukkan komitmen MK untuk menyelesaikan perkara sengketa Pilkada 2024 dengan lebih efisien dan tepat waktu. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian dan transparansi bagi seluruh proses demokrasi di Indonesia.
Dengan percepatan ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa Pilkada 2024 dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak yang bersengketa. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
