Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Lombok Tengah Capai 70 Persen
Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Lombok Tengah Capai 70 Persen

Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Lombok Tengah, NTB, telah mencapai 70 persen, memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Pemkab Serang Verifikasi 200 Penerima Bantuan Perbaikan RTLH senilai Rp5 Miliar
Pemkab Serang Verifikasi 200 Penerima Bantuan Perbaikan RTLH senilai Rp5 Miliar

Pemerintah Kabupaten Serang tengah memverifikasi 200 penerima bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari total anggaran Rp5 miliar, dengan prioritas pembangunan rumah baru, bukan peningkatan.

Bupati Kudus Usulkan Rehab Rumah Tak Layak Huni, 6.000 Unit Jadi Prioritas
Bupati Kudus Usulkan Rehab Rumah Tak Layak Huni, 6.000 Unit Jadi Prioritas

Bupati Kudus mengusulkan bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni kepada pihak swasta, menyasar 6.000 unit rumah dengan kondisi 600 unit dalam kondisi parah.

Lombok Tengah Sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Lombok Tengah Sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Pemkab Lombok Tengah sosialisasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada Pendamping Keluarga Harapan (PKH) untuk pendataan akurat dan tepat sasaran guna mendukung Inpres Nomor 4 Tahun 2025.

Disperkim Kalsel Matangkan Basis Data RTLH 2025-2029: Integrasi Data untuk Akurasi Program
Disperkim Kalsel Matangkan Basis Data RTLH 2025-2029: Integrasi Data untuk Akurasi Program

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel bahas basis data RTLH periode 2025-2029 bersama BPS untuk memastikan data akurat dan terintegrasi bagi intervensi kebijakan.

Dinsos NTB dan BPS Kolaborasi Perbaiki Data Kemiskinan untuk Bansos Tepat Sasar
Dinsos NTB dan BPS Kolaborasi Perbaiki Data Kemiskinan untuk Bansos Tepat Sasar

Dinas Sosial NTB dan BPS berkolaborasi memperbaiki data kemiskinan melalui ground check untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai Inpres Nomor 4/2025.

Dinsos NTB dan BPS Kolaborasi Perbaiki Data Kemiskinan: Sasar Bantuan Sosial Tepat Sasaran
Dinsos NTB dan BPS Kolaborasi Perbaiki Data Kemiskinan: Sasar Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Dinas Sosial NTB dan BPS berkolaborasi untuk memperbaiki data kemiskinan melalui ground check data, guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang efektif.

Mataram Anggarkan Rp2,9 Miliar untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
Mataram Anggarkan Rp2,9 Miliar untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan anggaran Rp2,9 miliar dari APBD dan pokir DPRD untuk program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH) pada tahun 2025, dengan prioritas pada rumah terdampak bencana.

Sumenep Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Perbaikan 150 Rumah Tidak Layak Huni
Sumenep Anggarkan Rp3,5 Miliar untuk Perbaikan 150 Rumah Tidak Layak Huni

Pemkab Sumenep mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk program RTLH tahun ini, memperbaiki 150 rumah warga miskin dan kurang mampu dengan sejumlah kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan.

Pemprov Sultra Anggarkan Rp12 Miliar Perbaiki 200 RTLH di 2025
Pemprov Sultra Anggarkan Rp12 Miliar Perbaiki 200 RTLH di 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran Rp12 miliar untuk memperbaiki 200 rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025, dengan kriteria penerima berpenghasilan rendah dan rumah berukuran kurang dari 36 meter pe

Rumah Layak Huni NTB Naik Jadi 69,8 Persen di 2025
Rumah Layak Huni NTB Naik Jadi 69,8 Persen di 2025

Pemerintah NTB memproyeksikan peningkatan persentase rumah layak huni hingga 69,8 persen pada 2025, berkat kolaborasi berbagai pihak dalam memperbaiki sekitar 20 ribu unit rumah.

Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,9 Miliar untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,9 Miliar untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

Pemerintah Kota Mataram menyiapkan Rp2,9 miliar dari APBD dan Pokir DPRD untuk program pemugaran 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di 27 kelurahan, dengan rencana validasi data calon penerima bantuan.