Pemkot Mataram Anggarkan Rp2,9 Miliar untuk Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni
Pemerintah Kota Mataram menyiapkan Rp2,9 miliar dari APBD dan Pokir DPRD untuk program pemugaran 1.500 rumah tidak layak huni (RTLH) di 27 kelurahan, dengan rencana validasi data calon penerima bantuan.
Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk program pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH). Anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Mataram (Rp1,4 miliar) dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD (Rp1,5 miliar). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal warga Mataram agar lebih aman dan nyaman.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri, menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan RTLH masih dalam proses validasi data. Meskipun saat ini tercatat 1.500 rumah tidak layak huni tersebar di 27 kelurahan, data tersebut masih akan diperbaharui karena masih ada 23 kelurahan yang belum didata.
Besaran bantuan pemugaran RTLH diperkirakan sekitar Rp50 juta per unit, namun jumlah pastinya bergantung pada kondisi rumah. Bahkan, beberapa penerima mungkin berhak mendapatkan program pembangunan rumah baru. Proses validasi data ini sangat krusial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
Proses pendataan RTLH di Kota Mataram dilakukan secara detail, by name by address, termasuk koordinat lokasi. Hal ini memungkinkan pemerintah kota melakukan pemetaan dan intervensi program secara efektif. Pendataan mempertimbangkan tiga komponen utama: keselamatan, kesehatan, dan luasan bangunan.
Komponen keselamatan menilai struktur bangunan, termasuk penggunaan besi kolom dan ring. Komponen kesehatan meliputi keberadaan toilet, jendela, dan pintu. Terakhir, komponen luasan bangunan memperhitungkan kepadatan hunian, misalnya satu rumah kecil yang ditempati dua kepala keluarga.
Data RTLH yang terinci ini, meliputi 1.500 unit rumah yang telah didata sejak akhir 2023, akan memudahkan pemerintah kota dalam melakukan pemetaan dan intervensi program. Data ini juga akan membantu dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, baik dari APBD maupun APBN.
Dengan data yang akurat dan komprehensif ini, diharapkan program pemugaran RTLH di Kota Mataram dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Proses validasi data yang sedang berlangsung akan memastikan hal tersebut.
