Ombudsman RI Desak Menteri ESDM Perbaiki Sistem, Usai Temukan Malaadministrasi
Ombudsman RI menemukan malaadministrasi di Kementerian ESDM terkait persetujuan RKAB dan mendesak Menteri Bahlil Lahadalia untuk memperbaiki sistem, terutama terkait penunjukan Pelaksana Harian dan durasi jabatan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk melakukan perbaikan sistem di kementeriannya. Hal ini menyusul temuan dugaan malaadministrasi dalam penetapan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Harian/Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) usaha pertambangan periode 2021-2024.
Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menekankan pentingnya perbaikan sistem ini. Temuan ORI menunjukkan adanya potensi penyimpangan dalam proses penerbitan RKAB, termasuk dalam penunjukan pejabat di Direktorat Minerba. Hery berharap temuan ini menjadi momentum perbaikan yang menyeluruh.
Lebih lanjut, Hery Susanto menyatakan harapan agar masa jabatan Pelaksana Harian (Plh)/Pelaksana Tugas (Plt) di Kementerian ESDM sesuai aturan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 mengatur secara jelas tentang pola karier Pegawai Negeri Sipil. Jabatan Plh/Plt yang berkepanjangan, khususnya yang terkait dengan penandatanganan dokumen penting seperti RKAB, perlu dihindari.
"Jangan sampai ada lagi Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB, karena ini dokumen strategis terkait penerimaan negara," tegas Hery dalam keterangannya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.
Perbaikan sistem ini dinilai krusial mengingat adanya kasus hukum yang melibatkan pejabat Kementerian ESDM sebelumnya. Beberapa petinggi Ditjen Minerba tersandung kasus korupsi di Blok Mandiodo yang juga terkait dengan RKAB. Kasus tersebut menjadi pengingat betapa pentingnya integritas dan tata kelola yang baik dalam proses penerbitan RKAB.
Temuan malaadministrasi ORI ini terjadi saat Kementerian ESDM dipimpin oleh Menteri Arifin Tasrif. Menurut Hery Susanto, Arifin Tasrif dinilai membiarkan Plh/Plt Dirjen Minerba menjabat melebihi batas waktu yang ditentukan Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2021, dan tetap menandatangani persetujuan RKAB. Hal ini menjadi catatan penting dalam upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi di Kementerian ESDM.
Secara keseluruhan, Ombudsman RI menekankan perlunya reformasi sistemik di Kementerian ESDM untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Perbaikan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan efektif dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara.
