Opsen Pajak MBLB: Harapan Baru Peningkatan PAD Kepri
Dinas ESDM Kepri optimis opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan, ditargetkan mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun ini.
Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tengah menaruh harapan besar pada opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sebagai pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin, di Tanjungpinang pada Rabu, 20 Maret 2024. Kebijakan ini merupakan dampak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU tersebut mengatur pembagian pajak MBLB, dimana pemerintah provinsi akan mendapatkan bagian 25 persen dari total pajak yang dibayarkan ke kabupaten/kota.
Darwin menjelaskan, "Setelah adanya UU Nomor 1 tahun 2022, pemerintah provinsi mendapat bagian 25 persen dari total pajak MBLB yang dibayarkan ke kabupaten/kota, misalnya Rp100 ribu maka Pemprov Kepri dapat jatah Rp25 ribu." Dengan diberlakukannya aturan ini, Pemprov Kepri menargetkan perolehan pajak dari sektor MBLB tahun ini mencapai puluhan miliar rupiah. Pajak MBLB diharapkan menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi daerah.
Meskipun kebijakan ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2025, optimisme tetap tinggi. Potensi pendapatan yang besar dari sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam diversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor lain.
Potensi Tambang MBLB di Kepri
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas ESDM Kepri, potensi tambang MBLB terbesar berada di Kabupaten Karimun. Kemudian disusul oleh Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Darwin menambahkan, "Kecuali Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Anambas, mereka tak ada tambang." Keempat kabupaten tersebut memiliki cadangan MBLB yang cukup signifikan untuk dieksploitasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Jenis-jenis tambang MBLB yang terdapat di Kepri cukup beragam. Beberapa diantaranya adalah pasir laut, pasir darat, pasir silika, dan tanah uruk. Keberagaman jenis tambang ini menunjukkan potensi yang luas dan beragam dalam menghasilkan pendapatan dari sektor MBLB. Pemerintah daerah perlu memastikan pengelolaan tambang dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa proses pengenaan pajak MBLB dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran pendapatan dan memastikan bahwa pajak yang dipungut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Strategi Peningkatan PAD dari Sektor MBLB
Untuk mencapai target pendapatan puluhan miliar rupiah dari sektor MBLB, Pemprov Kepri perlu menerapkan strategi yang terukur dan efektif. Hal ini meliputi pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan, penerapan sistem pemungutan pajak yang efisien, serta kerjasama yang baik dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerjasama yang sinergis sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pertambangan dan perpajakan juga sangat penting. SDM yang terampil dan profesional akan mampu mengelola sektor MBLB secara optimal dan meminimalisir potensi kerugian. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM akan memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan PAD Kepri.
Dengan pengelolaan yang baik dan strategi yang tepat, opsen pajak MBLB berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan bagi Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sektor ini.
Ke depannya, pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Adaptasi dan penyesuaian kebijakan juga perlu dilakukan jika diperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkan harapan peningkatan PAD melalui sektor MBLB.
