Pakar Kebijakan Publik: Kajian Mendalam Cukai Minuman Berpemanis Butuh Pendekatan Lintas Sektor
Pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro menilai pengenaan cukai minuman berpemanis kemasan (MBDK) perlu dikaji secara komprehensif dan lintas sektoral untuk menghindari dampak negatif yang luas pada perekonomian dan masyarakat.
Semarang, 22 Januari 2024 - Pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) menjadi sorotan. Bangkit Aditya Wiryawan PhD, pakar kebijakan publik Universitas Diponegoro Semarang, menekankan perlunya kajian mendalam dan komprehensif sebelum implementasi kebijakan ini.
Menurut Bangkit, kajian tersebut harus melibatkan berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen, pekerja industri, pengusaha, ahli gizi, dan lainnya. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dan terukur dampaknya.
Ia mempertanyakan keterlibatan lintas kementerian dalam proses pengkajian. Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab atas pengenaan cukai, memiliki fokus utama di bidang keuangan. Lalu bagaimana dengan aspek kesehatan? Apakah sudah ada studi komprehensif yang melibatkan Kementerian Kesehatan?
Bangkit mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebih memang berkontribusi pada penyakit diabetes. Namun, pengenaan cukai MBDK bukan satu-satunya solusi dan berpotensi menimbulkan dampak luas. Banyak sektor terkait, termasuk UMKM dan pekerja, yang akan terdampak.
Wacana cukai MBDK sebenarnya sudah bergulir sejak 2016, bahkan sempat direncanakan implementasi di tahun 2019, namun hingga kini belum terealisasi. Rencana terbaru menyebutkan semester kedua 2025 sebagai target implementasi. Kondisi ini memberikan waktu untuk kajian yang lebih matang.
Kajian tersebut harus mempertimbangkan dampak ekonomi, seperti potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pertanyaannya, apakah prioritas negara hanya pada penerimaan cukai atau juga kesehatan masyarakat? Sudahkah dilakukan studi perbandingan dengan negara lain? Apakah ada alternatif kebijakan lain yang lebih efektif?
Bangkit menyarankan penerapan kebijakan cukai MBDK secara bertahap. Pendekatan gradual ini memungkinkan evaluasi dampak di setiap tahapan. Hal ini krusial untuk melihat korelasi antara pengenaan cukai dan penurunan kasus diabetes secara nyata.
Kesimpulannya, pengenaan cukai MBDK membutuhkan kajian yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan bertahap dan evaluasi berkala sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dan memastikan efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.
