Pansus DPRD DKI Jakarta Dorong Sekolah Swasta Gratis di Kawasan Kumuh
Pansus Pendidikan DPRD DKI Jakarta menyepakati penggratisan sekolah swasta di kawasan kumuh sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan.
Jakarta, 13 Maret 2024 - Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan DPRD DKI Jakarta telah mencapai kesepakatan untuk memfokuskan pembahasan pada penggratisan sekolah swasta di kawasan kumuh. Langkah ini dinilai krusial sebagai eskalator sosial ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Pembahasan ini melibatkan Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, serta berfokus pada bagaimana implementasi program ini dapat berjalan efektif dan merata.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar, menyatakan bahwa penggratisan sekolah swasta di daerah kumuh merupakan poin penting dalam pembahasan Pansus. Ia menyoroti tantangan dalam implementasi kebijakan ini, terutama terkait kesediaan sekolah swasta untuk berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta. "Masalah sekolah swasta gratis akan menjadi pembahasan penting dalam pansus, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah kumuh yang membutuhkan," ujar Anggi.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Anggi menekankan pentingnya pendidikan sebagai faktor utama peningkatan taraf hidup, mengingat tuntutan dunia kerja saat ini yang mengharuskan adanya ijazah. "Saat ini sistem kerja mengharuskan adanya ijazah, sehingga sekolah gratis menjadi solusi penting," tegasnya.
Tantangan Implementasi dan Solusi yang Diharapkan
Salah satu tantangan utama adalah masih banyaknya sekolah swasta yang belum bersedia bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Anggi mengungkapkan, "Makanya, kami masih menunggu langkah Pemprov untuk merilis daftar sekolah yang akan digratiskan." Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara Pemprov DKI Jakarta dan sekolah swasta untuk memastikan keberhasilan program ini.
Program sekolah gratis juga diharapkan dapat mengatasi kendala sistem zonasi dalam penerimaan siswa. Sistem zonasi seringkali menjadi penghalang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya program ini, diharapkan akses pendidikan menjadi lebih luas dan merata.
Anggi berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi anak-anak di kawasan kumuh. "Dengan pendidikan yang lebih baik, maka anak-anak memiliki wawasan lebih luas, keterampilan komunikasi yang baik dan berkesempatan mengubah sosial-ekonomi yang lebih besar," tambahnya.
Uji Coba Program dan Tahapan Implementasi
Pemprov DKI Jakarta telah menyatakan kesiapannya untuk menguji coba program pendidikan gratis ini pada 40 sekolah swasta. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menjelaskan bahwa uji coba ini akan diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu di wilayah-wilayah yang minim akses ke sekolah negeri. "Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ujar Ima.
Ima menambahkan bahwa 40 sekolah swasta yang akan mengikuti program uji coba ini akan diumumkan oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Meskipun demikian, ia belum dapat memastikan waktu pengumuman tersebut. Ia juga menekankan pentingnya implementasi program ini secara bertahap, mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan distribusi bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kalau misalkan mau kita geser pelan-pelan dulu," jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan program ini dengan terencana dan berkelanjutan.
Program penggratisan sekolah swasta di kawasan kumuh ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka di masa depan. Uji coba program ini menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program secara menyeluruh.
