Papua Pegunungan Dorong Pengadaan Mobil Damkar di 2025: Atasi Risiko Kebakaran di Daerah Otonomi Baru
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berupaya menambah mobil pemadam kebakaran pada tahun 2025 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya.
Provinsi Papua Pegunungan, sebuah daerah otonomi baru, hingga kini belum memiliki kendaraan pemadam kebakaran (damkar). Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Papua Pegunungan, Anas Dabili, dalam wawancara pada Senin di Wamena. Ketiadaan armada damkar ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi risiko kebakaran yang selalu ada.
Anas Dabili menjelaskan bahwa minimnya fasilitas ini menjadi kendala utama dalam penanganan kebakaran di Papua Pegunungan. Meskipun bidang pemadam kebakaran telah terbentuk dan terdapat petugas yang bertugas, namun tanpa adanya kendaraan operasional, upaya pemadaman kebakaran akan sangat terbatas. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan mengingat wilayah Papua Pegunungan yang luas dan rawan akan bencana.
Oleh karena itu, Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja mendorong pengadaan kendaraan damkar pada tahun 2025. Pengadaan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menanggulangi kebakaran dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana tersebut. Keberadaan gubernur definitif diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan ini.
Kebutuhan Mendesak Kendaraan Damkar di Papua Pegunungan
Menurut Anas Dabili, setidaknya satu atau dua unit kendaraan damkar sangat dibutuhkan di Papua Pegunungan. Lokasi Kantor Gubernur yang berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, menjadi alasan utama perlunya kendaraan damkar di wilayah tersebut. Keberadaan damkar akan membantu Pemkab Jayawijaya dalam penanganan masalah kebakaran dan meningkatkan respon terhadap kejadian kebakaran.
Anas menambahkan bahwa pengadaan kendaraan damkar ini merupakan langkah penting untuk memperkuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan musibah kebakaran. Dengan adanya kendaraan damkar, respon terhadap kejadian kebakaran dapat lebih cepat dan efektif, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.
Saat ini, koordinasi dengan OPD pemadam kebakaran di delapan kabupaten lain di Papua Pegunungan masih belum terlaksana. Anas berharap setelah adanya gubernur definitif, koordinasi ini dapat segera dilakukan untuk memperkuat kelembagaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai situasi, termasuk bencana kebakaran.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Ketiadaan kendaraan damkar di Papua Pegunungan menjadi sorotan penting, mengingat wilayah ini masih tergolong baru dan membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanggulangan bencana. Pengadaan kendaraan damkar ini bukan hanya sekadar pengadaan alat, tetapi juga merupakan investasi dalam keselamatan dan keamanan masyarakat Papua Pegunungan.
Harapannya, dengan adanya gubernur definitif, proses pengadaan kendaraan damkar dapat segera direalisasikan. Koordinasi yang baik antar OPD di tingkat provinsi dan kabupaten juga sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan kendaraan damkar tersebut. Dengan demikian, Papua Pegunungan dapat lebih siap dalam menghadapi potensi bencana kebakaran di masa mendatang.
Ke depan, perlu adanya perencanaan yang matang dalam pengelolaan dan perawatan kendaraan damkar agar tetap berfungsi optimal. Pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kemampuan dan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai jenis kebakaran. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan Papua Pegunungan yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.
"Kami berharap setelah ada gubernur definitif, maka ada pengadaan kendaraan damkar," kata Anas Dabili.
