Partai Buruh Apresiasi BPI Danantara, Namun Kritik Keras Komposisi Kepemimpinan
Partai Buruh memberikan apresiasi terhadap peluncuran BPI Danantara, tetapi mengkritik keras komposisi kepemimpinan yang dinilainya tidak mewakili kepentingan buruh dan justru berpotensi merugikan mereka.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan apresiasi terhadap peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, di saat bersamaan, ia melontarkan kritik tajam terhadap komposisi kepemimpinan lembaga tersebut. Peluncuran Danantara yang diumumkan pada 25 Februari di Bekasi, Jawa Barat, menurut Said Iqbal memiliki cita-cita mulia, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, ia mempertanyakan kesesuaian komposisi kepemimpinan dengan tujuan mulia tersebut, khususnya dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan buruh.
Said Iqbal menyoroti penunjukan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Rosan Roeslani, sebagai CEO; Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai COO; dan Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kadin Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, sebagai CIO. Ia menilai penunjukan ini jauh dari harapan kaum buruh. "Sungguh miris, Menteri Investasi yang juga CEO Danantara adalah salah satu penggagas utama sekaligus Ketua Satgas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan yang sangat ditentang oleh kaum buruh, karena merusak masa depan mereka," ungkap Said Iqbal.
Kekecewaan Partai Buruh semakin dalam karena triliunan rupiah dana milik buruh yang disimpan di Bank Mandiri, BRI, dan BNI kini dikelola oleh Danantara. Menurut Said Iqbal, dana tersebut berada di tangan para pemimpin yang sebelumnya dianggap telah mengancam masa depan buruh melalui kebijakan Omnibus Law. Ia mempertanyakan kredibilitas dan komitmen para pemimpin Danantara dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh, mengingat rekam jejak mereka yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap nasib kaum buruh.
Kritik atas Kebijakan dan PHK Massal
Said Iqbal juga mempertanyakan kepada Menteri Investasi, Menaker, Menperin, dan Menko Perekonomian, apakah mereka mengetahui ribuan buruh di sektor industri elektronik telah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di awal tahun 2025 saat Danantara diresmikan. Ia mencontohkan PHK massal di PT Sanken, PT Yamaha Musik, dan PT Tokai, yang disebabkan oleh relokasi pabrik ke luar negeri. Selain itu, ancaman PHK juga mengintai ribuan karyawan di pabrik otomotif seperti Toyota, Isuzu, Hino, dan Mitsubishi akibat kebijakan impor mobil truk dan dump truk dari China.
Said Iqbal menjelaskan bahwa kebijakan impor tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan keberadaan pabrik dan tenaga kerja di dalam negeri. Ia menilai hal ini sebagai bukti nyata kegagalan pemerintah dalam menyelamatkan sektor riil, yang berdampak pada PHK massal. "Bagaimana mungkin Danantara akan berjalan sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyejahterakan rakyat Indonesia, jika dikelola oleh pemimpin yang gagal menyelamatkan sektor riil? Buktinya, PHK massal terus terjadi di pabrik-pabrik. Pada tahun 2024, ratusan ribu buruh tekstil pun terkena PHK akibat tutupnya pabrik-pabrik yang terdampak oleh impor tekstil dari China secara besar-besaran melalui Permendag Nomor 8/2023," tegas Said Iqbal.
Ia menekankan bahwa keempat menteri tersebut bertanggung jawab atas sektor riil dan harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap BPI Danantara. Namun, ironisnya, ribuan buruh sektor riil justru mengalami PHK. Said Iqbal menyatakan keraguannya terhadap kemampuan Danantara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di tengah kondisi tersebut.
Sebagai bentuk protes, Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi ribuan buruh di seluruh Indonesia sebelum Ramadhan. Aksi ini menuntut penghentian PHK di sektor elektronik, tekstil, garmen, baja, dan otomotif truk. Aksi tersebut akan dilakukan di Istana Merdeka serta kantor-kantor gubernur di seluruh Indonesia.
Kesimpulannya, meskipun Partai Buruh mengapresiasi pembentukan BPI Danantara, keprihatinan tetap ada terkait komposisi kepemimpinan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap nasib buruh. Aksi demonstrasi yang direncanakan menunjukkan betapa seriusnya permasalahan yang dihadapi buruh Indonesia.
