Pemasangan CCTV DKI Jakarta Perlu Kajian Mendalam, Cegah Pemborosan Anggaran
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI mengkaji ulang program pemasangan CCTV untuk menghindari pemborosan anggaran dan memastikan efektifitas pemanfaatannya.
Jakarta, 16 Mei 2024 - Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan kajian mendalam terhadap program pemasangan kamera pengintai (CCTV) di berbagai area publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah pemborosan anggaran dan memastikan efektifitas pemanfaatan CCTV yang telah terpasang.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menyatakan keprihatinannya karena selama ini Pemprov DKI belum pernah melakukan kajian menyeluruh terkait kebutuhan pemasangan CCTV. "Selama ini, belum pernah melihat adanya kajian seperti itu. Jadinya mubazir. Maka! Perlu dilakukan desain besar (grand design) terhadap CCTV di Jakarta," tegas Inggard dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat.
Inggard menyoroti kurangnya analisis kebutuhan CCTV, misalnya untuk pemantauan debit air, kemacetan lalu lintas, hingga daerah rawan kriminalitas. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pemasangan CCTV dilakukan secara besar-besaran.
Kajian Menyeluruh untuk Efektivitas CCTV
Inggard meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta untuk menyesuaikan kebutuhan pemasangan CCTV dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini termasuk pembagian jenis kamera CCTV, apakah untuk surveillance, analytic, atau local area network (LAN) di setiap wilayah.
Pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga, yang merupakan bagian dari visi misi Gubernur DKI Jakarta, bertujuan untuk menekan angka kriminalitas. Namun, Inggard menekankan perlunya kajian menyeluruh untuk memastikan efektifitas program tersebut. "Itulah makannya diperlukan kajian secara menyeluruh. Desain besarnya, manfaatnya apa, di mana tempatnya dan jenis kamera apa yang dibutuhkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemasangan CCTV di area publik sangat dibutuhkan warga, terutama di daerah rawan kriminalitas dan tawuran. "Kalau tidak tertib, tidak aman, dan tidak kondusif, siapa yang mau berinvestasi. Jadi dengan adanya CCTV bisa membantu dan mengamankan lingkungan," kata Inggard.
Desain Besar CCTV dan Pertanyaan BPKP
Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Budi Awaludin, memastikan pihaknya tengah merancang desain besar (grand design) untuk sistem CCTV di Jakarta. Dalam desain ini, kebutuhan CCTV di berbagai wilayah akan dikaji secara mendalam.
Budi menjelaskan bahwa grand design ini juga menjawab pertanyaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait metode pengadaan CCTV, apakah melalui pembelian langsung atau sistem sewa. "Grand design ini nantinya kita akan kaji, karena ini masih menjadi perdebatan yang juga menjadi pertanyaan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan), apakah CCTV ini sebaiknya mengadakan sendiri atau sewa," katanya.
Budi menambahkan bahwa pemasangan CCTV di berbagai wilayah merupakan salah satu indikator DKI Jakarta menuju kota global atau kota cerdas. Namun, ia mengakui pentingnya perencanaan yang matang agar program ini berjalan efektif dan efisien.
Pemasangan CCTV yang terencana dengan baik akan memberikan dampak positif bagi keamanan dan ketertiban di Jakarta. Kajian mendalam dan perencanaan yang matang akan memastikan bahwa investasi yang telah dikeluarkan tidak sia-sia dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
